Denpasar, (Antaranews Bali) - Sri Haryoso Suliyanto resmi menjabat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Bali menggantikan pejabat sebelumnya Yulindra Tri Kusumo Nugroho yang kini menjadi Pemeriksa Utama pada Auditorat Keuangan Negara IV.
"Saya berkomitmen pengelolaan keuangan di Bali harus lebih baik," kata Sri Haryoso di sela-sela acara serah terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, di Denpasar, Senin.
Mantan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara itu juga berjanji untuk memenuhi saran Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis agar pihaknya mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan mengundang kepolisian, kejaksaan, BPKP serta sejumlah pihak terkait untuk mendiskusikan agar penganggaran daerah juga dapat menurunkan angka kemiskinan.
"Yang paling penting menjaga komunikasi dan membangun harmoni. Tetapi tetap mengedepankan nilai-nilai dasar dari BPK yakni integritas, profesionalisme, independensi," ujar pria asal Pekalongan, Jawa Tengah itu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan dengan kehadiran seluruh Bupati/Wali Kota di Bali dalam kesempatan sertijab tersebut merupakan bentuk pengakuan seluruh pemerintah daerah di Pulau Dewata yang memiliki komintmen kuat untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan yang lebih baik.
"Ini bukti nyata komitmen kami untuk membangun 'governance' yang baik. Komunikasi, kerjasama, hingga advokasi keuangan harus berjalan baik," ucapnya.
Apalagi, lanjut dia, Pemprov Bali sudah lima kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, dan sembilan kabupaten/kota selama dua tahun terakhir juga semuanya telah meraih opini WTP. Bahkan, berdasarkan laporan dari Inspektorat, tindak lanjut pemerintah daerah atas rekomendasi dan catatan BPK sudah di atas 90 persen.
Sedangkan Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis yang hadir dalam acara sertijab itu mengapresiasi jajaran Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota yang telah meningkatkan kualitas laporan keuangan yang tercermin pada peningkatan perolehan WTP secara keseluruhan. "Berbagai indikator ekonomi di Bali semuanya juga lebih tinggi dari nasional. Oleh karena itu, Bali bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Tanah Air. Jika angka-angka itu bisa dipertahankan, maka akan menjadi contoh bagi pembangunan Bali ke depan," ucapnya.
Di antaranya Harry Azhar menyebutkan tingkat kemiskinan Bali hanya 4,14 persen di bawah tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,81 persen, sementara tingkat pengangguran nasional yang mencapai 5,15 persen, dan Bali jauh lebih baik sebesar 0,86 persen. "Saya mengimbau kepada kepala daerah, pimpinan DPRD dan segenap jajaran instansi pemerintah agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas saja, tetapi juga memenuhi unsur menyejahterakan masyarakat," katanya.
Dalam kesempatan itu, Harry Azhar juga mengucapkan terima kasih kepada Yulindra Tri Kusumo Nugroho atas semua usaha dan kerja kerasnya selama ini yang telah memberikan hasil yang baik.
Acara sertijab itu juga dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI Dori Santosa, anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, para Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, para pejabat di lingkungan BPK, dan pimpinan redaksi berbagai media di Bali.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Saya berkomitmen pengelolaan keuangan di Bali harus lebih baik," kata Sri Haryoso di sela-sela acara serah terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, di Denpasar, Senin.
Mantan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara itu juga berjanji untuk memenuhi saran Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis agar pihaknya mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan mengundang kepolisian, kejaksaan, BPKP serta sejumlah pihak terkait untuk mendiskusikan agar penganggaran daerah juga dapat menurunkan angka kemiskinan.
"Yang paling penting menjaga komunikasi dan membangun harmoni. Tetapi tetap mengedepankan nilai-nilai dasar dari BPK yakni integritas, profesionalisme, independensi," ujar pria asal Pekalongan, Jawa Tengah itu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan dengan kehadiran seluruh Bupati/Wali Kota di Bali dalam kesempatan sertijab tersebut merupakan bentuk pengakuan seluruh pemerintah daerah di Pulau Dewata yang memiliki komintmen kuat untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan yang lebih baik.
"Ini bukti nyata komitmen kami untuk membangun 'governance' yang baik. Komunikasi, kerjasama, hingga advokasi keuangan harus berjalan baik," ucapnya.
Apalagi, lanjut dia, Pemprov Bali sudah lima kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, dan sembilan kabupaten/kota selama dua tahun terakhir juga semuanya telah meraih opini WTP. Bahkan, berdasarkan laporan dari Inspektorat, tindak lanjut pemerintah daerah atas rekomendasi dan catatan BPK sudah di atas 90 persen.
Sedangkan Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis yang hadir dalam acara sertijab itu mengapresiasi jajaran Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota yang telah meningkatkan kualitas laporan keuangan yang tercermin pada peningkatan perolehan WTP secara keseluruhan. "Berbagai indikator ekonomi di Bali semuanya juga lebih tinggi dari nasional. Oleh karena itu, Bali bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Tanah Air. Jika angka-angka itu bisa dipertahankan, maka akan menjadi contoh bagi pembangunan Bali ke depan," ucapnya.
Di antaranya Harry Azhar menyebutkan tingkat kemiskinan Bali hanya 4,14 persen di bawah tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,81 persen, sementara tingkat pengangguran nasional yang mencapai 5,15 persen, dan Bali jauh lebih baik sebesar 0,86 persen. "Saya mengimbau kepada kepala daerah, pimpinan DPRD dan segenap jajaran instansi pemerintah agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas saja, tetapi juga memenuhi unsur menyejahterakan masyarakat," katanya.
Dalam kesempatan itu, Harry Azhar juga mengucapkan terima kasih kepada Yulindra Tri Kusumo Nugroho atas semua usaha dan kerja kerasnya selama ini yang telah memberikan hasil yang baik.
Acara sertijab itu juga dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI Dori Santosa, anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, para Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, para pejabat di lingkungan BPK, dan pimpinan redaksi berbagai media di Bali.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018