Denpasar (Antara Bali) - Pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyebutkan, ada beberapa temuan khusus dari hasil pemeriksaan pihaknya pada Pemerintah Provinsi Bali, antara lain mengenai aset, bantuan sosial dan investasi.
"Untuk masalah aset Pemprov Bali sebesar Rp674,8 juta kurang dicatat dalam neraca per 31 Desember 2009. Begitu juga pada dana bantuan sosial bidang pendidikan sebesar Rp3 miliar lebih yang diterima oleh sekolah penerima, belum dipertanggungjawabkan," kata Dr Rizal Djalil, anggota BPK RI di Denpasar, Jumat.
Seusai menghadiri acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Bali dari Maulana Ginting kepada Tri Heriyadi, ia mengatakan, selain itu juga BPK menemukan masalah investasi, yaitu investasi permanen pada PT Rumah Sakit Puri Raharja sebesar Rp12,9 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
"Investasi sebesar itu dilakukan pihak Pemprov Bali pada tahun anggaran 2010," kata Rizal.
Begitu juga masalah piutang pajak, kata dia, dari pemeriksaan bahwa piutang pajak air bawah tanah dan air permukaan (ABT/AP) sebesar Rp14,4 miliar lebih pada Dinas Pendapatan Daerah tahun anggaran 2010, tidak dapat diyakini kewajarannya.
Terkait temuan dari hasil pemeriksaan BPK itu, ia mengharapkan pihak Pemprov Bali segera memperbaiki pencatatannya agar sesuai dengan peraturan.
"Langkah-langkah perbaikan meliputi komitmen top managemen, konsolidasi/restrukturisasi sumber daya manusia, termasuk juga asistensi yang meliputi Depdagri, kampus dan BPKP dengan mengacu pada PP No.60 tahun 2008," ucapnya.
Sementara Gubenur Bali Made Mangku Pastika mengatakan, terkait dengan adanya temuan dari hasil pemeriksaan BPK, pihaknya akan melakukan pembenahan administrasi agar sesuai dengan peraturan.
Ia mengatakan, Pemprov Bali berkomitmen penyelenggaraan pemerintah yang benar-benar diarahkan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
"Saya menyadari dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta belum didukung oleh kualitas SDM yang memadai, tentunya masih banyak kendala yang dijumpai dan belum tertangani dengan efektif, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset," katanya.
Dengan kenyataan ini, kata dia, tentunya berdampak pada pencapaian opini dalam penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
"Saya menyambut baik dan mendukung program dan upaya-upaya yang dilakukan BPK RI Perwakilan Bali, sejalan dengan komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance)," kata Gubernur Mangku Pastika.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
"Untuk masalah aset Pemprov Bali sebesar Rp674,8 juta kurang dicatat dalam neraca per 31 Desember 2009. Begitu juga pada dana bantuan sosial bidang pendidikan sebesar Rp3 miliar lebih yang diterima oleh sekolah penerima, belum dipertanggungjawabkan," kata Dr Rizal Djalil, anggota BPK RI di Denpasar, Jumat.
Seusai menghadiri acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Bali dari Maulana Ginting kepada Tri Heriyadi, ia mengatakan, selain itu juga BPK menemukan masalah investasi, yaitu investasi permanen pada PT Rumah Sakit Puri Raharja sebesar Rp12,9 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
"Investasi sebesar itu dilakukan pihak Pemprov Bali pada tahun anggaran 2010," kata Rizal.
Begitu juga masalah piutang pajak, kata dia, dari pemeriksaan bahwa piutang pajak air bawah tanah dan air permukaan (ABT/AP) sebesar Rp14,4 miliar lebih pada Dinas Pendapatan Daerah tahun anggaran 2010, tidak dapat diyakini kewajarannya.
Terkait temuan dari hasil pemeriksaan BPK itu, ia mengharapkan pihak Pemprov Bali segera memperbaiki pencatatannya agar sesuai dengan peraturan.
"Langkah-langkah perbaikan meliputi komitmen top managemen, konsolidasi/restrukturisasi sumber daya manusia, termasuk juga asistensi yang meliputi Depdagri, kampus dan BPKP dengan mengacu pada PP No.60 tahun 2008," ucapnya.
Sementara Gubenur Bali Made Mangku Pastika mengatakan, terkait dengan adanya temuan dari hasil pemeriksaan BPK, pihaknya akan melakukan pembenahan administrasi agar sesuai dengan peraturan.
Ia mengatakan, Pemprov Bali berkomitmen penyelenggaraan pemerintah yang benar-benar diarahkan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
"Saya menyadari dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta belum didukung oleh kualitas SDM yang memadai, tentunya masih banyak kendala yang dijumpai dan belum tertangani dengan efektif, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset," katanya.
Dengan kenyataan ini, kata dia, tentunya berdampak pada pencapaian opini dalam penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
"Saya menyambut baik dan mendukung program dan upaya-upaya yang dilakukan BPK RI Perwakilan Bali, sejalan dengan komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance)," kata Gubernur Mangku Pastika.(*)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011