Denpasar (Antaranews Bali) - Pemerintah Provinsi Bali bersama Kepolisian Daerah setempat mengadakan deklarasi damai menjelang pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislatif Tahun 2019, guna mewujudkan "pesta demokrasi" di Pulau Dewata yang aman, damai dan sejuk.

"Hari ini, Polda Bali bersama Pemprov Bali bersama-sama 16 pengurus partai peserta pengusung pemilu presiden beserta calon legislatif dan calon DPD Bali melakukan deklarasi damai, guna mewujudkan Pulau Dewata yang damai (santhi) dan sejahtera (jagathita)," kata Kapolda Bali, Irjen Pol. Petrus R. Golose dalam sambutannya di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Kamis.

Disela-sela deklarasi damai yang juga dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati beserta Kasdam IX/Udayana, Brigjen TNI Kasuri itu, Golose mengharapkan komitmen para calon legislatif, parpol pendukung dan tim sukses presideng agar meningkatkan persatuan ditengah tahun politik ini.

"Saya meminta kepada partai politik dan tim sukses agar berkampanye dan melaksanakan pesta demokrasi dengan baik guna mengantisipasi ancaman Pilpres dan Pileg dari isu sara dan berita hoaks," kata jenderal bintang dua itu.

Pihaknya juga meminta kerja sama antara Kepolisian Daerah Bali bersama KPU dan Bawaslu yang ada di daerah ini dapat menyongsong Pulau Bali yang semakin aman dan damai.

"Saya mengapresiasi atas dukungan semua pihak khusunya masyarakat Bali, karena dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018, Bali menempati peringkat dua pelaksanaan pesta demokrasi yang sangat damai," katanya.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan sangat mendukung dan mengapresiasi inisiatif Kapolda Bali yang sejak awal dan dini melakukan langkah antisipasi menyelenggarakan Pilpres dan Pileg Tahun 2019, agar berlangsung dengan damai dan sejuk.

"Saya kira ini menjadi harapan Bangsa Indonesia dan masyarakat Bali, khusunya agar terciptanya keamanan dalam Pilpres dan Pileg ini karena Bali menjadi destinasi wisata kelas dunia, dimana pada 8-14 Oktober 2018 akan menjadi tuan rumah pelaksanaan IMF-WB," katanya.

Untuk itu, kata Koster, menjadi kewajiban bersama khususnya seluruh komponen masyarakat Bali untuk menjunjung tinggi nilai kesantunan dan tidak melanggar hukum maupun mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pesta demokrasi.

Setelah sambutan Kapolda, Gubernur Bali dan Kodam IX/Udayana yang diwakili Kasdam Udayana itu, dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi damai yang dipimpin langsung Ketua KPU Provinsi Bali, I Wayam Jondra dan Ketua Bawaslu Bali Ni Ketut Ariyani yang diikuti secara serempak oleh 16 orang perwakilan partai politik itu berisi enam poin penting yang harus ditaati.

Keenam poin deklarasi itu, diantaranya siap bekerja sama dengan Polri dan TNI sebagai pelaksanaan pengamanan pemilu, poin kedua mentaati segala ketentuan hukum, undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam pemilu, poin ketiga masing-masing partai politik dan calon legislatif siap melaksanakan pemilu dengan jujur, adil, santun dan bermartabat. (WDY)

Video oleh Pande Yudha

Pewarta: I Made Surya Wirantara Putra

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018