){kind=link}
Badung (Antaranews Bali) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengapresiasi keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diluncurkan di kawasan Pusat Pemerintahan Pemkab Badung, Bali.
"Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Pemkab Badung dan Pemerintah Provinsi Bali. Mal Pelayanan Publik di Badung ini adalah yang kedelapan di Indonesia dan ketiga di Bali," ujarnya saat menghadiri kegiatan Launching Mal Pelayanan Publik Badung, di Mangupura, Senin.
Ia mengatakan Mal Pelayanan Publik yang diluncurkan di Badung tersebut, juga merupakan merupakan Mal Pelayanan Publik terbaik dari sejumlah MPP yang berada di daerah lain.
"Nanti akan kami nilai ini yang terbaik. Hari ini baru mulai dan dalam jangka waktu satu bulan kedepan akan kami evaluasi. Tapi rasanya, ini yang terbaik," katanya.
Ia menambahkan pihaknya berharap keberadaan Mal Pelayanan Publik di Badung itu dapat memacu pemerintah daerah lain untuk melakukan hal serupa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami akan terus menggenjot satu tahun ini sebanyak-banyaknya kabupaten dan kota untuk melakukan hal yang sama. Mungkin tahun ini bisa saja dengan Gubernur Bali yang baru, mudah-mudahan semua kabupaten se-Bali sudah siap dan dapat dilaunching dan sudah siap semua minimal tahun depan," ujar Syafruddin.
Ia menjelaskan Mal Pelayanan Publik juga merupakan gagasan yang terinspirasi dari Nawacitadengan konsep integrasi pelayanan publik baik pusat dan daerah yang mrupakan suatu inovasi dalam bidang pelayanan publik.
"Dulu, pelayanan dilakukan secara terpisah. Ini tentu saja tidak efektif dan efisien dan berbiaya tinggi. Dan pada awal dirintis, layanan satu pintu baru dilakukan oleh Samsat," katanya.
Melalui pembentukan MPP, Syafruddin mengatakan akan dapat menimbulkan kemudahan dalam berusaha sekaligus mengubah pola pikir egosektoral menjadi satu kesatuan yang padu.
Tentu semua ini perlu didukung oleh SDM atau ASN yang berkinerja tinggi. Dengan adanya MPP ini, perekonomian dipastikan akan tumbuh dan minat investor muncul serta kesejahteraan masyarakat akan meningkat," katanya.
Sementara itu, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, mengatakan, MPP merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan kemudahan akses dalam pengurusan segala perizinan adan dokumen lainnya.
"Kehadiran pemerintah dan beberapa instansi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pada satu atap tentu sangat membantu dan memudahkan masyarakat. Dan kami terus melakukan inovasi dan membangun budaya melayani dengan motto "Bekerja sepenuh hati, bekerja dengan hati dan bekerja berhati-hati".
Ia juga berharap dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Badung, masyarakat datang sendiri untuk mengurus berbagai keperluannya dan mendapatkan kepastian soal waktu pelayanan atau "respons time" yang lebih optimal.
"Dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini, waktu penyelesaian sebuah dokumen baik perizinan maupun dokumen lainnya minimal ada kepastian," ujar Giri Prasta. (WDY).
Video oleh Fikri Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Pemkab Badung dan Pemerintah Provinsi Bali. Mal Pelayanan Publik di Badung ini adalah yang kedelapan di Indonesia dan ketiga di Bali," ujarnya saat menghadiri kegiatan Launching Mal Pelayanan Publik Badung, di Mangupura, Senin.
Ia mengatakan Mal Pelayanan Publik yang diluncurkan di Badung tersebut, juga merupakan merupakan Mal Pelayanan Publik terbaik dari sejumlah MPP yang berada di daerah lain.
"Nanti akan kami nilai ini yang terbaik. Hari ini baru mulai dan dalam jangka waktu satu bulan kedepan akan kami evaluasi. Tapi rasanya, ini yang terbaik," katanya.
Ia menambahkan pihaknya berharap keberadaan Mal Pelayanan Publik di Badung itu dapat memacu pemerintah daerah lain untuk melakukan hal serupa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami akan terus menggenjot satu tahun ini sebanyak-banyaknya kabupaten dan kota untuk melakukan hal yang sama. Mungkin tahun ini bisa saja dengan Gubernur Bali yang baru, mudah-mudahan semua kabupaten se-Bali sudah siap dan dapat dilaunching dan sudah siap semua minimal tahun depan," ujar Syafruddin.
Ia menjelaskan Mal Pelayanan Publik juga merupakan gagasan yang terinspirasi dari Nawacitadengan konsep integrasi pelayanan publik baik pusat dan daerah yang mrupakan suatu inovasi dalam bidang pelayanan publik.
"Dulu, pelayanan dilakukan secara terpisah. Ini tentu saja tidak efektif dan efisien dan berbiaya tinggi. Dan pada awal dirintis, layanan satu pintu baru dilakukan oleh Samsat," katanya.
Melalui pembentukan MPP, Syafruddin mengatakan akan dapat menimbulkan kemudahan dalam berusaha sekaligus mengubah pola pikir egosektoral menjadi satu kesatuan yang padu.
Tentu semua ini perlu didukung oleh SDM atau ASN yang berkinerja tinggi. Dengan adanya MPP ini, perekonomian dipastikan akan tumbuh dan minat investor muncul serta kesejahteraan masyarakat akan meningkat," katanya.
Sementara itu, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, mengatakan, MPP merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan kemudahan akses dalam pengurusan segala perizinan adan dokumen lainnya.
"Kehadiran pemerintah dan beberapa instansi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pada satu atap tentu sangat membantu dan memudahkan masyarakat. Dan kami terus melakukan inovasi dan membangun budaya melayani dengan motto "Bekerja sepenuh hati, bekerja dengan hati dan bekerja berhati-hati".
Ia juga berharap dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Badung, masyarakat datang sendiri untuk mengurus berbagai keperluannya dan mendapatkan kepastian soal waktu pelayanan atau "respons time" yang lebih optimal.
"Dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini, waktu penyelesaian sebuah dokumen baik perizinan maupun dokumen lainnya minimal ada kepastian," ujar Giri Prasta. (WDY).
Video oleh Fikri Yusuf
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018