Badung (Antaranews Bali) - Pemkab Badungm Bali memiliki "Call Center" layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 yang siap dioperasikan pada bulan Oktober 2018 guna mendukung pengamanan Pertemuan IMF-World Bank.

"Meskipun sarana dan prasarana pendukung belum sempurna, namun dapat dipastikan "Call Center" 112 Pemkab Badung sudah dapat dioperasikan pada bulan Oktober mendatang," ujar Kadiskominfo Badung, I Wayan Weda Dharmaja, saat Focus Group Disscusion (FGD) dan Bimtek Call Center 112, di Puspem Badung, Kamis.

Ia mengatakan kegiatan FGD dan Bimtek Call Center 112 itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari komitmen Pemkab Badung yang menginginkan penanganan pengaduan masyarakat dengan waktu respon yang cepat serta penanganan laporan dan pengaduan secara terpadu. 

"Untuk itu, kami juga membentuk Unit Reaksi Cepat Pelayanan Publik Terpadu (URCP2T) dengan pusat pengaduan masyarakat berada di Kominfo. Nantinya, semua pengaduan masyarakat melalui "Call Center" 112 akan diterima di Kominfo," katanya.

Nantinya, dari Kominfo, pengaduan akan dipilah menjadi dua, yaitu pengaduan yang bersifat kedaruratan dan pengaduan bersifat pelayanan publik lainnya. Selanjutnya, pengaduan itu dari Kominfo diteruskan kepada Tim Unit Reaksi Cepat (URC) perangkat daerah terkait.

"Selain nomor tunggal 112, pihak Kementerian Kominfo juga telah memberikan nomor untuk pengaduan lainnya di Badung yaitu nomor 14084. Sementara untuk URCP2T, rencananya akan diluncurkan pada puncak HUT Mangupura pada Nopember nanti," ujarnya.

Weda Dharmaja menambahkan, dengan dibentuknya tim URC tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung berupaya mempercepat penanganan pengaduan masyarakat serta sebagai wujud hadirnya pemerintah ditengah-tengah masyarakat.

Baca juga: 5.823 polisi amankan pertemuan IMF-WB di Bali pada Oktober
Baca juga: Tiga hotel diubah jadi "kantor" IMF
Baca juga: Ritual masyarakat Bali ditampilkan dalam pawai IMF

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dewa Made Apramana, mengatakan, pihaknya berharap peserta kegiatan FGD maupun Bimtek Call Center 112 dapat mengikuti kegiatan dengan baik. 

"Karena hal itu nantinya sangat menentukan operasional layanan pengaduan, sehingga dapat memberikan penanganan dengan cepat dan tepat. Untuk mendukung URCP2T ini, saya juga meminta masing-masing Perangkat Daerah, kecamatan dan desa atau kelurahan yang belum ada Tim URC agar segera membentuknya, termasuk URC di organisasi vertikal," katanya. (ed)

Pewarta: Naufal Fikri Yusuf

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018