Denpasar (Antaranews Bali) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah setempat sangat memerlukan data yang terkini, aktual, dan berkualitas.
"Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu harmonisasi data, baik dari segi persepsi, alat mengukur data, serta hal terkait lainnya sehingga kami harapkan `one data` itu dapat segera terwujud," katanya saat membuka Diskusi Grup Terfokus (FGD) Publikasi Bali Dalam Angka 2018, di Denpasar, Kamis
Menurutnya "one data" tersebut senada dengan misi Presiden Joko Widodo yang telah menunjuk Badan Pusat Statistik sebagai satu-satunya rujukan statistik di Indonesia.
"Hal ini bertujuan agar pengguna data lebih yakin menggunakan data statistik resmi pemerintah, tidak terdapat duplikasi pengumpulan data yang sama misal kemiskinan dengan data yang sama bersumber dari BPS, BKKBN, Kementerian Sosial, atau pemerintah provinsi melalui Dinas Sosial," terangnya
Ia mengharapkan dapat menjembatani kebutuhan data untuk perencanaan yang relevan dengan kebutuhan, misalnya saat ini dibutuhkan data tujuan pembangunan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan hal itu, ia meminta agar seluruh instansi yang ada di kabupaten/kota di Bali duduk bersama-sama dengan BPS dalam menghamonisasi data yang ada.
"Karena dari segi statistik sumber data tersebut ada dua yaitu data dasar yang dibuat oleh BPS dan data sektoral yang berasal dari masing-masing instansi sebagi wali data dari data tertentu," lanjutnya.
Sementara itu, Plh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Dewa Made Swamba menyampaikan bahwa acara FGD kali ini bertujuan untuk membahas konsep satu data tersebut, dan juga sebagai harmonisasi data yang ada.
Untuk itu, pihaknya telah mengundang OPD terkait yang ada di Provinsi Bali serta kabupaten/kota untuk turut membahas "entry point" dari satu data tersebut.
Ia berharap dengan komitmen dan tekad yang kuat satu data di Provinsi Bali dapat diwujudkan dengan cepat sehingga masyarakat yang mengakses data tidak bingung dan tidak terjadi duplikasi data. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu harmonisasi data, baik dari segi persepsi, alat mengukur data, serta hal terkait lainnya sehingga kami harapkan `one data` itu dapat segera terwujud," katanya saat membuka Diskusi Grup Terfokus (FGD) Publikasi Bali Dalam Angka 2018, di Denpasar, Kamis
Menurutnya "one data" tersebut senada dengan misi Presiden Joko Widodo yang telah menunjuk Badan Pusat Statistik sebagai satu-satunya rujukan statistik di Indonesia.
"Hal ini bertujuan agar pengguna data lebih yakin menggunakan data statistik resmi pemerintah, tidak terdapat duplikasi pengumpulan data yang sama misal kemiskinan dengan data yang sama bersumber dari BPS, BKKBN, Kementerian Sosial, atau pemerintah provinsi melalui Dinas Sosial," terangnya
Ia mengharapkan dapat menjembatani kebutuhan data untuk perencanaan yang relevan dengan kebutuhan, misalnya saat ini dibutuhkan data tujuan pembangunan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan hal itu, ia meminta agar seluruh instansi yang ada di kabupaten/kota di Bali duduk bersama-sama dengan BPS dalam menghamonisasi data yang ada.
"Karena dari segi statistik sumber data tersebut ada dua yaitu data dasar yang dibuat oleh BPS dan data sektoral yang berasal dari masing-masing instansi sebagi wali data dari data tertentu," lanjutnya.
Sementara itu, Plh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Dewa Made Swamba menyampaikan bahwa acara FGD kali ini bertujuan untuk membahas konsep satu data tersebut, dan juga sebagai harmonisasi data yang ada.
Untuk itu, pihaknya telah mengundang OPD terkait yang ada di Provinsi Bali serta kabupaten/kota untuk turut membahas "entry point" dari satu data tersebut.
Ia berharap dengan komitmen dan tekad yang kuat satu data di Provinsi Bali dapat diwujudkan dengan cepat sehingga masyarakat yang mengakses data tidak bingung dan tidak terjadi duplikasi data. (WDY)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018