Denpasar (Antaranews Bali) - Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (DPD Hipakad) Bali periode 2018-2023, John Korassa menegaskan, keberadan organisasi tersebut tidak untuk kepentingan politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres).
"Hipakad tetap menjunjung tinggi NKRI dan kita tidak berpolitik dan kita ada dimana-mana. Jadi, apabila ada anggota kami yang berpolitik, dia harus melepas baju Hipakadnya," ujar John Korassa saat ditemui di Aula Kodam IX/Udayana, Denpasar, Senin.
Ia menegaskan, apabila anggota Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat ini ingin menyampaikan aspirasi politiknya, maka tidak diperkenankan menggunakan atribut Hipakad. "Tujuan dibentuknya DPD Hipakad Bali ini memang untuk menampung aspirasi anak-anak angkatan darat khususnya, namun tidak untuk berpolitik," ujarnya.
Praktisi hukum ini mengatakan, Hipakad Bali merupakan organisasi masyarakat yang hanya membantu Kodam Udayana dalam hubungan kemasyarakat, seperti membantu masyarakat yang terkena musibah bencana alam, maupun kegiatan sosial dan pendidikan.
"Kami bukan organisasi politik, namun organisasi sosial dan hari ini ada delapan DPC Hipakad kabupaten/kota yang dilantik, terkecuali Kabupaten Bangli," kata John yang juga selaku pengacara itu.
Kedepan Hipakad Bali memiliki program pelatihan bahasa dan pelatihan bela diri untuk putra-putri keluarga angkatan darat, agar dapat digunakan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.
Untuk pelantikan dan pengukuhan DPD Hipakad Bali ini, kata John, langsung dipimpin Ketua DPP Hipakad pusat, Hariara Tambunan, karena organisasi ini dibawah PPAD dan pembina fungsional adalah Pangdam di wilayahnya masing-masing.
"Teknisnya yang menjadi pembinan fungsional kami yakni Pangdam, Dandrem, Dandim. Untuk di DPC Hipakad daerah yang membina yakni koramil," katanya.
Ia menambahkan, keberadaan Hipakad baru dibentuk Tahun 2017 di Jakarta, dimana saat ini telah dilakukan pelantikan pengurus yakni ketua, wakil ketua, sekertaris, bendahara dan jajaran biro DPD Hipakad Bali. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Hipakad tetap menjunjung tinggi NKRI dan kita tidak berpolitik dan kita ada dimana-mana. Jadi, apabila ada anggota kami yang berpolitik, dia harus melepas baju Hipakadnya," ujar John Korassa saat ditemui di Aula Kodam IX/Udayana, Denpasar, Senin.
Ia menegaskan, apabila anggota Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat ini ingin menyampaikan aspirasi politiknya, maka tidak diperkenankan menggunakan atribut Hipakad. "Tujuan dibentuknya DPD Hipakad Bali ini memang untuk menampung aspirasi anak-anak angkatan darat khususnya, namun tidak untuk berpolitik," ujarnya.
Praktisi hukum ini mengatakan, Hipakad Bali merupakan organisasi masyarakat yang hanya membantu Kodam Udayana dalam hubungan kemasyarakat, seperti membantu masyarakat yang terkena musibah bencana alam, maupun kegiatan sosial dan pendidikan.
"Kami bukan organisasi politik, namun organisasi sosial dan hari ini ada delapan DPC Hipakad kabupaten/kota yang dilantik, terkecuali Kabupaten Bangli," kata John yang juga selaku pengacara itu.
Kedepan Hipakad Bali memiliki program pelatihan bahasa dan pelatihan bela diri untuk putra-putri keluarga angkatan darat, agar dapat digunakan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.
Untuk pelantikan dan pengukuhan DPD Hipakad Bali ini, kata John, langsung dipimpin Ketua DPP Hipakad pusat, Hariara Tambunan, karena organisasi ini dibawah PPAD dan pembina fungsional adalah Pangdam di wilayahnya masing-masing.
"Teknisnya yang menjadi pembinan fungsional kami yakni Pangdam, Dandrem, Dandim. Untuk di DPC Hipakad daerah yang membina yakni koramil," katanya.
Ia menambahkan, keberadaan Hipakad baru dibentuk Tahun 2017 di Jakarta, dimana saat ini telah dilakukan pelantikan pengurus yakni ketua, wakil ketua, sekertaris, bendahara dan jajaran biro DPD Hipakad Bali. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018