){kind=link}
Denpasar (Antaranews Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengingatkan jajaran KPU provinsi setempat dan kabupaten/kota untuk konsisten menerapkan aturan yang berlaku dalam tahapan Pilkada 2018, sebagai salah satu upaya mencegah timbulnya kekacauan atau konflik.
"Inkosistensi akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, yang akan menyebabkan instabilitas sosial. Inkonsistensi pada hakikatnya juga mencederai demokrasi dan dapat menimbulkan kekacauan atau konflik. Tentu kita semua tidak menginginkan hal tersebut terjadi di Bali," kata Pastika saat menyampaikan sambutan membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, dengan penandatanganan pakta integritas oleh jajaran KPU Provinsi Bali dan KPU kabupaten/kota dalam kesempatan itu, sejalan dengan upaya menjamin konsistensi KPU dalam menerapkan aturan yang berlaku dan menjalankan tugas dengan baik.
Orang nomor satu di Pulau Dewata itu menambahkan, pilkada serentak yang melibatkan banyak pihak dan seluruh masyarakat, berpeluang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memperkeruh situasi dan kondisi sosial, sehingga hal tersebut menjadi tantangan semua pihak untuk selalu waspada.
"Untuk menciptakan Bali yang aman bukanlah tugas yang mudah, keamanan itu bukan jatuh dari langit. Tetapi butuh komitmen, tanggung jawab, kerja keras dan kewaspadaan kita semua," ucapnya.
Oleh karena itu, Pastika selain mengharapkan jajaran KPU untuk fokus dan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas, demikian juga dengan jajaran Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota.
"Kesuksesan pilkada tergantung peran yang dijalankan KPU dan Bawaslu Bali. Walaupun berbeda tugas pokok dan fungsi, saya harapkan bersinergi membangun partisipasi masyarakat. Demikian juga TNI dan Polri memiliki tugas penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan pilkada," ujar mantan Kapolda Bali itu.
Di sisi lain, Pastika meminta semua pihak harus mampu menciptakan pilkada yang berkualitas dalam artian mampu mewadahi keragaman aspirasi dan melahirkan pemimpin Bali yang berkualitas.
Oleh karenanya pimpinan parpol, tokoh masyarakat, pemuka agama, generasi muda, seluruh elemen masyarakat, dan tim sukses diminta untuk menjaga situasi sosial yang kondusif ini selama tahapan berjalan, sampai berakhir nanti.
"Mari berperan aktif menyukseskan pilkada ini sesuai tugas, fungsi dan swadharma (kewajiban) masing-masing. Mari buktikan masyarakat Bali yang berbudaya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik," tuturnya.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi berharap lewat rapat koordinasi tersebut, semua pihak dapat berkomitmen dan sama-sama melaksanakan tugas masing-masing di lapangan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan penandatanganan pakta integritas, lanjut Raka Sandi, merupakan bentuk penegasan pihaknya kepada seluruh masyarakat Bali untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.
"Kami juga berkomitmen mematuhi segala ketentuan perundang-undangan tentang pemilu. Astungkara (mudah-mudahan) kami bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jika nanti ada hal yang penting, yang diduga sebagai suatu pelanggaran, kami siap untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada," ujarnya.
Acara rakor tersebut juga dihadir Ketua Bawaslu RI Abhan yang menjadi salah satu pemateri, dengan para peserta rakor dari sejumlah pemangku kepentingan terkait dari jajaran KPU, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, hingga tim pasangan Cagub/Cawagub Bali nomor urut 1 dan 2. (WDY)
Video oleh Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Inkosistensi akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, yang akan menyebabkan instabilitas sosial. Inkonsistensi pada hakikatnya juga mencederai demokrasi dan dapat menimbulkan kekacauan atau konflik. Tentu kita semua tidak menginginkan hal tersebut terjadi di Bali," kata Pastika saat menyampaikan sambutan membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, dengan penandatanganan pakta integritas oleh jajaran KPU Provinsi Bali dan KPU kabupaten/kota dalam kesempatan itu, sejalan dengan upaya menjamin konsistensi KPU dalam menerapkan aturan yang berlaku dan menjalankan tugas dengan baik.
Orang nomor satu di Pulau Dewata itu menambahkan, pilkada serentak yang melibatkan banyak pihak dan seluruh masyarakat, berpeluang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memperkeruh situasi dan kondisi sosial, sehingga hal tersebut menjadi tantangan semua pihak untuk selalu waspada.
"Untuk menciptakan Bali yang aman bukanlah tugas yang mudah, keamanan itu bukan jatuh dari langit. Tetapi butuh komitmen, tanggung jawab, kerja keras dan kewaspadaan kita semua," ucapnya.
Oleh karena itu, Pastika selain mengharapkan jajaran KPU untuk fokus dan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas, demikian juga dengan jajaran Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota.
"Kesuksesan pilkada tergantung peran yang dijalankan KPU dan Bawaslu Bali. Walaupun berbeda tugas pokok dan fungsi, saya harapkan bersinergi membangun partisipasi masyarakat. Demikian juga TNI dan Polri memiliki tugas penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan pilkada," ujar mantan Kapolda Bali itu.
Di sisi lain, Pastika meminta semua pihak harus mampu menciptakan pilkada yang berkualitas dalam artian mampu mewadahi keragaman aspirasi dan melahirkan pemimpin Bali yang berkualitas.
Oleh karenanya pimpinan parpol, tokoh masyarakat, pemuka agama, generasi muda, seluruh elemen masyarakat, dan tim sukses diminta untuk menjaga situasi sosial yang kondusif ini selama tahapan berjalan, sampai berakhir nanti.
"Mari berperan aktif menyukseskan pilkada ini sesuai tugas, fungsi dan swadharma (kewajiban) masing-masing. Mari buktikan masyarakat Bali yang berbudaya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik," tuturnya.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi berharap lewat rapat koordinasi tersebut, semua pihak dapat berkomitmen dan sama-sama melaksanakan tugas masing-masing di lapangan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan penandatanganan pakta integritas, lanjut Raka Sandi, merupakan bentuk penegasan pihaknya kepada seluruh masyarakat Bali untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.
"Kami juga berkomitmen mematuhi segala ketentuan perundang-undangan tentang pemilu. Astungkara (mudah-mudahan) kami bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jika nanti ada hal yang penting, yang diduga sebagai suatu pelanggaran, kami siap untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada," ujarnya.
Acara rakor tersebut juga dihadir Ketua Bawaslu RI Abhan yang menjadi salah satu pemateri, dengan para peserta rakor dari sejumlah pemangku kepentingan terkait dari jajaran KPU, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, hingga tim pasangan Cagub/Cawagub Bali nomor urut 1 dan 2. (WDY)
Video oleh Ni Luh Rhismawati
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018