Mangupura (Antaranews Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, akan menggunakan nilai hasil pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk mengukur tingkat pencapaian pelajar setempat selama melaksanakan proses pembelajaran.
"Hasil dari UN tersebut nantinya juga dapat dijadikan parameter evaluasi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Badung," kata Wabup Badung, I Ketut Suiasa saat meninjau pelaksanaan UN tingkat SMP di SMP Negeri 2, Kuta.
Wabup Suiasa dalam siaran pers, Selasa mengatakan, evaluasi tersebut sangat diperlukan, mengingat apapun yang dilakukan akan memerlukan proses evaluasi, termasuk dalam bidang penyelenggaraan pendidikan.
"Evaluasi tersebut juga memerlukan kegiatan dan momentum yang tepat, salah satunya adalah melalui hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan UN," katanya.
Wabup Suaisa mengaku, pihaknya bersyukur dalam pelaksanaan UN tahun ini, mayoritas SMP di wilayah Kabupaten Badung sudah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
"Kami akan terus mendorong semua sekolah di Badung bisa melaksanakan UNBK. Sebab melalui UNBK yang berbasis IT, kami ingin mencari `output` pendidikan yang benar-benar berkualitas dan hasil UNBK tentu lebih kredibel," ujarnya
Wabup Suiasa mengatakan, hasil UNBK juga akan lebih mendapatkan pengakuan publik karena hasil tersebut dapat langsung dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sekaligus untuk menampik asumsi negatif tentang proses pembelajaran di Badung.
"Dengan berbasis IT, maka ke depan tidak ada lagi anggapan bahwa ada ujian yang bocor. Ada guru yang bermain memberikan kunci soal, pengawas yang lalai dan sebagainya. Sekarang kita bisa lebih terbuka dan hasilnya ini bisa dipertanggung jawabkan," kata Wabup Suiasa.
Wabup Suiasa mengatakan, pihaknya juga berharap pelaksanaan UN SMP di Badung dapat berjalan dengan baik sampai pada hari terakhir dan pelajar SMP bisa fokus dalam melaksanakan ujian nasional.
"Antusiasme anak-anak dalam mengikuti UN juga sangat tinggi. Kami harap anak-anak peserta UN nantinya bisa mendapatkan suatu hasil yang menggembirakan untuk kami semua," ujarnya.
Sementara iti, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung, Ketut Widia Astika mengatakan, pelaksanaan hari pertama UN SMP di Kabupaten Badung relatif berjalan dengan lancar.
"Hal tersebut dapat terlihat dari koneksi dengan pusat berjalan dengan lancar, kesiapan peserta didik dalam mengikuti UN, serta petugas teknis yang disiapkan di masing-masing ruang ujian juga sudah sesuai dengan harapan kami," ujarnya.
Ketut Widia menjelaskan, UN SMP tahun 2018 di Badung diikuti oleh 60 sekolah, 49 sekolah melaksanakan UNBK dan 11 sekolah melaksanakan Ujian Nasional berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) dengan jumlah peserta total sebanyak 10.192 siswa.
Ketut Widia mengaku, pihaknya terus mendorong agar sekolah yang masih melaksanakan UNKP, kedepannya dapat melaksanakan UNBK.
"Kami sedang mengkaji sejauh mana dapat membantu beberapa sekolah yang telah meminta fasilitas untuk UNBK. Sebisa mungkin kami pasti bantu. Kami juga mengkaji kelengkapan sarana prasarananya serta pihak sekolah juga bisa bersurat ke Pemkab," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Hasil dari UN tersebut nantinya juga dapat dijadikan parameter evaluasi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Badung," kata Wabup Badung, I Ketut Suiasa saat meninjau pelaksanaan UN tingkat SMP di SMP Negeri 2, Kuta.
Wabup Suiasa dalam siaran pers, Selasa mengatakan, evaluasi tersebut sangat diperlukan, mengingat apapun yang dilakukan akan memerlukan proses evaluasi, termasuk dalam bidang penyelenggaraan pendidikan.
"Evaluasi tersebut juga memerlukan kegiatan dan momentum yang tepat, salah satunya adalah melalui hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan UN," katanya.
Wabup Suaisa mengaku, pihaknya bersyukur dalam pelaksanaan UN tahun ini, mayoritas SMP di wilayah Kabupaten Badung sudah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
"Kami akan terus mendorong semua sekolah di Badung bisa melaksanakan UNBK. Sebab melalui UNBK yang berbasis IT, kami ingin mencari `output` pendidikan yang benar-benar berkualitas dan hasil UNBK tentu lebih kredibel," ujarnya
Wabup Suiasa mengatakan, hasil UNBK juga akan lebih mendapatkan pengakuan publik karena hasil tersebut dapat langsung dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sekaligus untuk menampik asumsi negatif tentang proses pembelajaran di Badung.
"Dengan berbasis IT, maka ke depan tidak ada lagi anggapan bahwa ada ujian yang bocor. Ada guru yang bermain memberikan kunci soal, pengawas yang lalai dan sebagainya. Sekarang kita bisa lebih terbuka dan hasilnya ini bisa dipertanggung jawabkan," kata Wabup Suiasa.
Wabup Suiasa mengatakan, pihaknya juga berharap pelaksanaan UN SMP di Badung dapat berjalan dengan baik sampai pada hari terakhir dan pelajar SMP bisa fokus dalam melaksanakan ujian nasional.
"Antusiasme anak-anak dalam mengikuti UN juga sangat tinggi. Kami harap anak-anak peserta UN nantinya bisa mendapatkan suatu hasil yang menggembirakan untuk kami semua," ujarnya.
Sementara iti, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung, Ketut Widia Astika mengatakan, pelaksanaan hari pertama UN SMP di Kabupaten Badung relatif berjalan dengan lancar.
"Hal tersebut dapat terlihat dari koneksi dengan pusat berjalan dengan lancar, kesiapan peserta didik dalam mengikuti UN, serta petugas teknis yang disiapkan di masing-masing ruang ujian juga sudah sesuai dengan harapan kami," ujarnya.
Ketut Widia menjelaskan, UN SMP tahun 2018 di Badung diikuti oleh 60 sekolah, 49 sekolah melaksanakan UNBK dan 11 sekolah melaksanakan Ujian Nasional berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) dengan jumlah peserta total sebanyak 10.192 siswa.
Ketut Widia mengaku, pihaknya terus mendorong agar sekolah yang masih melaksanakan UNKP, kedepannya dapat melaksanakan UNBK.
"Kami sedang mengkaji sejauh mana dapat membantu beberapa sekolah yang telah meminta fasilitas untuk UNBK. Sebisa mungkin kami pasti bantu. Kami juga mengkaji kelengkapan sarana prasarananya serta pihak sekolah juga bisa bersurat ke Pemkab," ujarnya. (WDY)
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018