Denpasar (Antaranews Bali) - Pemerintah Kota Denpasar, Bali, menyelenggarakan lokakarya penanaman modal sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan iklim investasi di tanah air.
Plt Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara di Denpasar, Senin, mengatakan kegiatan tersebut dalam upaya menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, agar pemerintah daerah secara gencar membuka kesempatan kerja dan peluang investasi.
Kegiatan lokakarya tersebut melibatkan unsur akademisi, dunia usaha dan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan mendatangkan narasumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ade Priaman, dan Angga Citra Perdana. "Kedatangan narasumber dari BKPM menjadi dukungan bagi pemerintah kota yang dapat memacu peningkatan investasi di Kota Denpasar," kata Jaya Negara.
Lebih lanjut Jaya Negara mengatakan ruang berinvestasi di perkotaan cukup tinggi, karena Denpasar sebagai pusat pemerintah yang memiliki peluang berinvestasi. Di samping itu Denpasar juga sebagai daerah tujuan wisata yang didukung dengan keberadaan Pantai Sanur serta kegiatan budaya.
Sehingga peningkatan iklim berinvestasi di setiap kabupaten dan kota, telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan kepala daerah se-Indonesia. Dukungan ini juga dilakukan pemerintah pusat dengan menerbitkan Perpres Nomor 91 Tahun 2017.
Jaya Negara mengatakan bahwa inovasi pemerintah kota dan kabupaten untuk mempercepat pelayanan perizinan di setiap daerah. Komitmen ini jangan sampai menghambat langkah berinvestasi di daerah, serta dapat didukung dengan satgas perizinan yang dapat menginventarisasi peraturan-peraturan daerah yang menghambat proses perizinan tersebut.
"Dengan demikian harus tetap mengacu pada Perpres Nomor 91 Tahun 2017, yang diharapkan perizinan dari pusat dan daerah dapat terintegrasi," ucapnya.
Dikatakan, dua hal tersebut di Kota Denpasar telah dilakukan serta juga telah membentuk satgas perizinan dengan kemudahan dan terus berinovasi dalam percepatan pelayanan. Antara lain Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar sudah diresmikan yang diikuti dengan meresmikan perizinan sistem "online" atau berjaringan. "Semoga upaya di Kota Denpasar ini mampu mempercepat proses pelayanan perizinan," ujar Jaya Negara.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, Kadek Kusuma Diputra mengatakan lokakarya (workshop) yang diselenggarakan untuk mensinkronkan data-data investasi di Kota Denpasar. Sehingga kegiatan tersebut mengundang para pelaku usaha yang nantinya dapat memberikan data-data yang validasi di Kota Denpasar.
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu menjadi komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dalam berinvestasi, serta iklim berinvestasi yang paling tinggi di Kota Denpasar dalam bidang pelayanan jasa. "Harapan kami investasi di Denpasar semakin meningkat dan sesuai dengan jati diri sebagai kota berwawasan budaya," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
Plt Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara di Denpasar, Senin, mengatakan kegiatan tersebut dalam upaya menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, agar pemerintah daerah secara gencar membuka kesempatan kerja dan peluang investasi.
Kegiatan lokakarya tersebut melibatkan unsur akademisi, dunia usaha dan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan mendatangkan narasumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ade Priaman, dan Angga Citra Perdana. "Kedatangan narasumber dari BKPM menjadi dukungan bagi pemerintah kota yang dapat memacu peningkatan investasi di Kota Denpasar," kata Jaya Negara.
Lebih lanjut Jaya Negara mengatakan ruang berinvestasi di perkotaan cukup tinggi, karena Denpasar sebagai pusat pemerintah yang memiliki peluang berinvestasi. Di samping itu Denpasar juga sebagai daerah tujuan wisata yang didukung dengan keberadaan Pantai Sanur serta kegiatan budaya.
Sehingga peningkatan iklim berinvestasi di setiap kabupaten dan kota, telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan kepala daerah se-Indonesia. Dukungan ini juga dilakukan pemerintah pusat dengan menerbitkan Perpres Nomor 91 Tahun 2017.
Jaya Negara mengatakan bahwa inovasi pemerintah kota dan kabupaten untuk mempercepat pelayanan perizinan di setiap daerah. Komitmen ini jangan sampai menghambat langkah berinvestasi di daerah, serta dapat didukung dengan satgas perizinan yang dapat menginventarisasi peraturan-peraturan daerah yang menghambat proses perizinan tersebut.
"Dengan demikian harus tetap mengacu pada Perpres Nomor 91 Tahun 2017, yang diharapkan perizinan dari pusat dan daerah dapat terintegrasi," ucapnya.
Dikatakan, dua hal tersebut di Kota Denpasar telah dilakukan serta juga telah membentuk satgas perizinan dengan kemudahan dan terus berinovasi dalam percepatan pelayanan. Antara lain Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar sudah diresmikan yang diikuti dengan meresmikan perizinan sistem "online" atau berjaringan. "Semoga upaya di Kota Denpasar ini mampu mempercepat proses pelayanan perizinan," ujar Jaya Negara.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, Kadek Kusuma Diputra mengatakan lokakarya (workshop) yang diselenggarakan untuk mensinkronkan data-data investasi di Kota Denpasar. Sehingga kegiatan tersebut mengundang para pelaku usaha yang nantinya dapat memberikan data-data yang validasi di Kota Denpasar.
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu menjadi komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dalam berinvestasi, serta iklim berinvestasi yang paling tinggi di Kota Denpasar dalam bidang pelayanan jasa. "Harapan kami investasi di Denpasar semakin meningkat dan sesuai dengan jati diri sebagai kota berwawasan budaya," ujarnya. (WDY)
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018