){kind=link}
Mangupura (Antaranews Bali) - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menilai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di sektor kelautan di luar negeri hingga kini masih lemah, karena pengawasannya belum dilakukan secara maksimal.
"Oleh sebab itu, pengawasan terhadap TKI yang bekerja di tengah laut, khususnya di sektor perikanan di luar negeri perlu ditingkatkan," katanya setelah membuka `Forum Konsultatif Kerjasama Melawan Perdagangan Manusia, Eksploitasi Kerja dan Perbudakan di Laut` di Legian, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.
Kegiatan bertaraf internasional yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Internasional Labour Organization (ILO) sebagai salah satu badan yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa itu melibatkan perwakilan dari sepuluh negara ASEAN untuk membicarakan kerja sama melawan segala bentuk eksploitasi manusia yang terjadi di laut.
Menurut Menteri Hanif Dhakiri, selain pengawasan yang sulit karena berada di tengah laut, maka permasalahan TKI dalam sektor perikanan juga sangat kompleks, karena melibatkan lintas sektoral dan lintas negara.
"Dari data yang diperoleh hingga saat ini sedikitnya 4.000 tenaga kerja Indonesia di sektor perikanan menjadi korban tindak kriminalitas," ujar Menteri Hanif Dhakiri.
Data yang cukup besar itu akibat kejahatan di sektor perikanan sangat kompleks, selain melibatkan lintas sektoral dalam negeri, juga sulitnya melakukan pengawasan terhadap adanya pelanggaran hukum di sektor perikanan karena lokasinya di tengah laut.
"Dengan demikian perlindungan TKI di sektor perikanan menjadi persoalan tersendiri yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak," ujar Menteri Hanif Dhakiri.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Sujatmiko menegaskan bahwa ribuan TKI sektor perikanan menjadi korban tindak kriminal mulai dari kasus eksploitasi, kekerasan seksual, hingga pembunuhan.
"Untuk memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada TKI sektor perikanan membutuhkan adanya koordinasi lintas sektoral dan kerja sama antarnegara yang lebih baik," ujarnya. (ed)
Video oleh Pande Yudha
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Oleh sebab itu, pengawasan terhadap TKI yang bekerja di tengah laut, khususnya di sektor perikanan di luar negeri perlu ditingkatkan," katanya setelah membuka `Forum Konsultatif Kerjasama Melawan Perdagangan Manusia, Eksploitasi Kerja dan Perbudakan di Laut` di Legian, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.
Kegiatan bertaraf internasional yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Internasional Labour Organization (ILO) sebagai salah satu badan yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa itu melibatkan perwakilan dari sepuluh negara ASEAN untuk membicarakan kerja sama melawan segala bentuk eksploitasi manusia yang terjadi di laut.
Menurut Menteri Hanif Dhakiri, selain pengawasan yang sulit karena berada di tengah laut, maka permasalahan TKI dalam sektor perikanan juga sangat kompleks, karena melibatkan lintas sektoral dan lintas negara.
"Dari data yang diperoleh hingga saat ini sedikitnya 4.000 tenaga kerja Indonesia di sektor perikanan menjadi korban tindak kriminalitas," ujar Menteri Hanif Dhakiri.
Data yang cukup besar itu akibat kejahatan di sektor perikanan sangat kompleks, selain melibatkan lintas sektoral dalam negeri, juga sulitnya melakukan pengawasan terhadap adanya pelanggaran hukum di sektor perikanan karena lokasinya di tengah laut.
"Dengan demikian perlindungan TKI di sektor perikanan menjadi persoalan tersendiri yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak," ujar Menteri Hanif Dhakiri.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Sujatmiko menegaskan bahwa ribuan TKI sektor perikanan menjadi korban tindak kriminal mulai dari kasus eksploitasi, kekerasan seksual, hingga pembunuhan.
"Untuk memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada TKI sektor perikanan membutuhkan adanya koordinasi lintas sektoral dan kerja sama antarnegara yang lebih baik," ujarnya. (ed)
Video oleh Pande Yudha
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018