![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bali.antaranews.com/berita/126693/dprd-bali-kb-empat-anak-masih-sebatas-wacana&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2017/11/20171114sidang_dprd_bali_14.jpg&description=DPRD Bali: "KB empat anak" masih sebatas wacana){kind=link}
Denpasar (Antaranews Bali) - Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama menilai program keluarga berencana (KB) empat anak di Bali sebagai bentuk pelestarian budaya Pulau Dewata masih sebatas wacana atau imbauan kepada warga.
"Mengenai program KB empat anak bagi warga Bali itu hanya bersifat imbauan saja. Rasanya tidak bisa dimasukkan dalam program pemerintah daerah," kata Adi Wiryatama di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan soal memiliki anak tersebut adalah kebebasan dan hak asasi manusia. Karena tergantung dari kemampuan ekonomi keluarga bersangku tan."Punya anak banyak itu sah-sah saja. Tapi kalau perekonomiannya tidak memadai itu justru jadi beban dalam kehidupannya," ucap politikus PDIP.
Menurut mantan Bupati Tabanan dua periode tersebut, wacana program KB empat anak di Bali memang bagus untuk melestarikan budaya Bali agar tidak ada generasi dan nama Bali seperti "Nyoman atau Komang dan Ketut" yang punah.
Namun juga harus dilihat kemampuan ekonomi masyarakat, jika itu memaksakan diri mempunyai anak lebih banyak, maka akan berdampak pada kesejahteraan keluarga.
Ia berharap masyarakat Bali tentu harus mengukur kemampuan diri dan ekonomi keuangan sebelum memutuskan mempunyai anak banyak di luar program KB nasional yang cukup maksimal dua anak saja.
"Semua itu kembali pada keluarga masing-masing. Karena perkembangan zaman dengan memiliki banyak anak, tanpa diimbangi kemampuan ekonomi memadai hal tersebut akan menjadi beban juga di keluarganya," ucapnya.
Adanya imbauan kepada warga Bali melestarikan nama "komang dan ketut", kata Adi Wiryatama, adalah sah-sah saja. "Iya, tapi itu hanya sebatas imbauan dan wajana saja. Karena pemerintah tidak akan terlalu ikut campur masalah hak asasi manusia mengenai pelestarian budaya memiliki banyak anak," katanya. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Mengenai program KB empat anak bagi warga Bali itu hanya bersifat imbauan saja. Rasanya tidak bisa dimasukkan dalam program pemerintah daerah," kata Adi Wiryatama di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan soal memiliki anak tersebut adalah kebebasan dan hak asasi manusia. Karena tergantung dari kemampuan ekonomi keluarga bersangku tan."Punya anak banyak itu sah-sah saja. Tapi kalau perekonomiannya tidak memadai itu justru jadi beban dalam kehidupannya," ucap politikus PDIP.
Menurut mantan Bupati Tabanan dua periode tersebut, wacana program KB empat anak di Bali memang bagus untuk melestarikan budaya Bali agar tidak ada generasi dan nama Bali seperti "Nyoman atau Komang dan Ketut" yang punah.
Namun juga harus dilihat kemampuan ekonomi masyarakat, jika itu memaksakan diri mempunyai anak lebih banyak, maka akan berdampak pada kesejahteraan keluarga.
Ia berharap masyarakat Bali tentu harus mengukur kemampuan diri dan ekonomi keuangan sebelum memutuskan mempunyai anak banyak di luar program KB nasional yang cukup maksimal dua anak saja.
"Semua itu kembali pada keluarga masing-masing. Karena perkembangan zaman dengan memiliki banyak anak, tanpa diimbangi kemampuan ekonomi memadai hal tersebut akan menjadi beban juga di keluarganya," ucapnya.
Adanya imbauan kepada warga Bali melestarikan nama "komang dan ketut", kata Adi Wiryatama, adalah sah-sah saja. "Iya, tapi itu hanya sebatas imbauan dan wajana saja. Karena pemerintah tidak akan terlalu ikut campur masalah hak asasi manusia mengenai pelestarian budaya memiliki banyak anak," katanya. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018