Denpasar (Antaranews Bali) - Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, Bali, menyelenggarakan lokakarya persiapan pelaksanaan "Skill Development Center (SDC)" sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, IGA Rai Anom Suradi di Denpasar, Selasa, mengatakan dasar pelaksanaan SDC karena Pemkot Denpasar dengan Kementerian PPN/Bapennas telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada bulan Pebruari lalu.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar Rai Iswara, Kepala BNSP, Sumarna F. Abdurahman, Kasubbid Bidang Kesempatan Kerja Kementerian PPN/Bapennas, M. Iqbal Abbas serta sejumlah perwakilan OPD dan perwakilan SMK.
"Kegiatan lokakarya merupakan tindak lanjut MoU tersebut yang selanjutnya melakukan lokakarya di masing-masing sektor, yakni bidang tenaga kerja, pariwisata dan koperasi," ujarnya.
Ia mengatakan kegiatan di masing-masing sektor itu selanjutnya akan diserahkan ke sektor bersangkutan, seperti pendataan dan pengajuan sertifikasi profesi.
"Target Pemerintah Kota Denpasar adalah untuk menekan jumlah pengangguran. Dengan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan sertifikasi profesi akan dibawa dan didukung pelatihan sampai ke tingkat kecamatan dan desa untuk di semua bidangnya," ujar Anom Suradi.
Sementara itu, Sekda Kota Denpasar Rai Iswara mengatakan jika penduduk Kota Denpasar telah memiliki pekerjaan maka dari itu wajib meningkatkan kompetensinya untuk menguatkan kinerjanya.
Ia mengharapkan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar merespon cepat dengan melaksanakan gerakan proaktif untuk mendata secara detail berdasarkan hasil survei.
"Sebaiknya dibuatkan program pendataan nama dan alamat yang jelas, serta daya kemampuan (skill) yang dimiliki penduduk bersangkutan untuk mempermudah mengeluaran sertifikasi profesi bagi penduduk Kota Denpasar yang sudah memiliki pekerjaan," ujarnya.
Lebih lanjut Rai Iswara mengatakan keefektifan pemanfaatan data diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan program kerja pengentasan kemiskinan berdasarkan instruksi dari Presiden Joko Widodo yang menekankan upaya mengurangi kemiskinan dengan mengentaskan penggangguran.
"Terkait lokakarya yang dilaksanakan ini mari saling membantu untuk menyiapkannya dengan perangkat daerah yang terkait tindak lanjut dan sosialisasi program," ucapnya.
Ketua BNSP, Sumarna F. Abdurahman mengatakan strategi pengembangan SDC Kota Denpasar adalah mengembangkan materi pembelajaran dan sertifikasi berbasis standar ASEAN.
"Tugas dan fungsi kegiatan SDC Kota Denpasar di antaranya identifikasi jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (animasi), mengembangkan dan menerapkan program diklat berbasis standar kompetensi," ucapnya.
Selain itu, kata dia, kegiatan SDC juga memfasilitasi sertifikasi lulusan SMK pariwisata dan multimedia atau animasi serta penempatannya bagi yang telah bersertifikasi," ujarnya.
Untuk mencapai, menurut dia, diterapkan beberapa hal seperti "Certificate II ASEAN" untuk perhotelan, penerapan skema okupasi/KKNI untuk animasi, identifikasi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, menyusun materi pembelajaran, melaksanakan magang guru, merancang dan mengelola kegiatan magang industri, serta melaksanakan pelaksanaan uji kompetensi lulusan SMK pariwisata dan multimedia. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, IGA Rai Anom Suradi di Denpasar, Selasa, mengatakan dasar pelaksanaan SDC karena Pemkot Denpasar dengan Kementerian PPN/Bapennas telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada bulan Pebruari lalu.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar Rai Iswara, Kepala BNSP, Sumarna F. Abdurahman, Kasubbid Bidang Kesempatan Kerja Kementerian PPN/Bapennas, M. Iqbal Abbas serta sejumlah perwakilan OPD dan perwakilan SMK.
"Kegiatan lokakarya merupakan tindak lanjut MoU tersebut yang selanjutnya melakukan lokakarya di masing-masing sektor, yakni bidang tenaga kerja, pariwisata dan koperasi," ujarnya.
Ia mengatakan kegiatan di masing-masing sektor itu selanjutnya akan diserahkan ke sektor bersangkutan, seperti pendataan dan pengajuan sertifikasi profesi.
"Target Pemerintah Kota Denpasar adalah untuk menekan jumlah pengangguran. Dengan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan sertifikasi profesi akan dibawa dan didukung pelatihan sampai ke tingkat kecamatan dan desa untuk di semua bidangnya," ujar Anom Suradi.
Sementara itu, Sekda Kota Denpasar Rai Iswara mengatakan jika penduduk Kota Denpasar telah memiliki pekerjaan maka dari itu wajib meningkatkan kompetensinya untuk menguatkan kinerjanya.
Ia mengharapkan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar merespon cepat dengan melaksanakan gerakan proaktif untuk mendata secara detail berdasarkan hasil survei.
"Sebaiknya dibuatkan program pendataan nama dan alamat yang jelas, serta daya kemampuan (skill) yang dimiliki penduduk bersangkutan untuk mempermudah mengeluaran sertifikasi profesi bagi penduduk Kota Denpasar yang sudah memiliki pekerjaan," ujarnya.
Lebih lanjut Rai Iswara mengatakan keefektifan pemanfaatan data diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan program kerja pengentasan kemiskinan berdasarkan instruksi dari Presiden Joko Widodo yang menekankan upaya mengurangi kemiskinan dengan mengentaskan penggangguran.
"Terkait lokakarya yang dilaksanakan ini mari saling membantu untuk menyiapkannya dengan perangkat daerah yang terkait tindak lanjut dan sosialisasi program," ucapnya.
Ketua BNSP, Sumarna F. Abdurahman mengatakan strategi pengembangan SDC Kota Denpasar adalah mengembangkan materi pembelajaran dan sertifikasi berbasis standar ASEAN.
"Tugas dan fungsi kegiatan SDC Kota Denpasar di antaranya identifikasi jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (animasi), mengembangkan dan menerapkan program diklat berbasis standar kompetensi," ucapnya.
Selain itu, kata dia, kegiatan SDC juga memfasilitasi sertifikasi lulusan SMK pariwisata dan multimedia atau animasi serta penempatannya bagi yang telah bersertifikasi," ujarnya.
Untuk mencapai, menurut dia, diterapkan beberapa hal seperti "Certificate II ASEAN" untuk perhotelan, penerapan skema okupasi/KKNI untuk animasi, identifikasi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, menyusun materi pembelajaran, melaksanakan magang guru, merancang dan mengelola kegiatan magang industri, serta melaksanakan pelaksanaan uji kompetensi lulusan SMK pariwisata dan multimedia. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018