Denpasar (Antaranews Bali) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengatakan Bali dan Nusa Tenggara potensial menyerap kredit usaha rakyat untuk petani penggarap lahan hutan melalui Program Perhutanan Sosial karena wilayah tersebut memiliki hutan yang luas.
Pemimpin Wilayah BNI Bali dan Nusa Tenggara Putu Bagus Kresna di Denpasar, Minggu, mengatakan bank BUMN itu menjadi bank pertama yang menyalurkan pembiayaan KUR yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tahap pertama yang disalurkan kepada petani di Jawa Timur.
Di provinsi tetangga Bali itu, BNI menyalurkan KUR kehutanan kepada 1.715 petani penggarap dengan nilai kredit mencapai Rp10,4 miliar dengan total luas lahan 5.717 hektare di Probolinggo, Jember, Lumajang, Madiun, Tulungagung, dan Tuban.
Adapun petani yang menerima surat keputusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) sebanyak 2.778 petani.
Sebagai kelanjutan dari program tahap pertama, tahun ini, BNI akan memperluas pembiayaan kepada petani di Malang, Blitar dan Bojonegoro.
Sehingga total luas lahan Perhutanan Sosial yang didukung bank BUMN itu mencapai 14.713,5 hektare dengan total jumlah petani penerima surat keputusan sebanyak 11.921 orang.
Dengan adanya bantuan dari perbankan itu, ia mengharapkan merangsang para petani khususnya di wilayah Bali, NTB dan NTT untuk menggarap lahan perhutanan milik negara untuk dikelola menjadi pertanian yang hasilnya dinikmati oleh petani.
"Petani bercocok tanam itu mereka mendapatkan KUR di lahan milik negara tetapi mereka bisa menggunakannya tanpa sewa dan hasil panennya buat mereka (petani)," katanya.
Kresna menambahkan saat ini pihaknya tahun ini fokus menyalurkan KUR untuk petani.
Untuk KUR sektor pertanian, bank BUMN tersebut mendorong akses petani kepada perbankan salah satunya melalui pemanfaatan kartu tani.
Kresna mengatakan kartu tani dimanfaatkan sebagai kartu debit untuk penyaluran bantuan sosial dan subsidi pupuk serta tabungan dan dompet elektronik untuk bertransaksi.
Para petani juga bisa mengakses kredit usaha rakyat pertanian melalui kartu tani tersebut.
Pada kartu tani itu mengandung identitas petani, luas lahan, jatah pupuk, pembukuan yang jelas termasuk data jumlah petani yang akurat.
Sehingga dengan adanya kartu tani, penyaluran akan lebih transparan dan tepat sasaran karena petani langsung mencairkan bantuan dan pupuk subsidi di agen pupuk sehingga lebih terkontrol. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
Pemimpin Wilayah BNI Bali dan Nusa Tenggara Putu Bagus Kresna di Denpasar, Minggu, mengatakan bank BUMN itu menjadi bank pertama yang menyalurkan pembiayaan KUR yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tahap pertama yang disalurkan kepada petani di Jawa Timur.
Di provinsi tetangga Bali itu, BNI menyalurkan KUR kehutanan kepada 1.715 petani penggarap dengan nilai kredit mencapai Rp10,4 miliar dengan total luas lahan 5.717 hektare di Probolinggo, Jember, Lumajang, Madiun, Tulungagung, dan Tuban.
Adapun petani yang menerima surat keputusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) sebanyak 2.778 petani.
Sebagai kelanjutan dari program tahap pertama, tahun ini, BNI akan memperluas pembiayaan kepada petani di Malang, Blitar dan Bojonegoro.
Sehingga total luas lahan Perhutanan Sosial yang didukung bank BUMN itu mencapai 14.713,5 hektare dengan total jumlah petani penerima surat keputusan sebanyak 11.921 orang.
Dengan adanya bantuan dari perbankan itu, ia mengharapkan merangsang para petani khususnya di wilayah Bali, NTB dan NTT untuk menggarap lahan perhutanan milik negara untuk dikelola menjadi pertanian yang hasilnya dinikmati oleh petani.
"Petani bercocok tanam itu mereka mendapatkan KUR di lahan milik negara tetapi mereka bisa menggunakannya tanpa sewa dan hasil panennya buat mereka (petani)," katanya.
Kresna menambahkan saat ini pihaknya tahun ini fokus menyalurkan KUR untuk petani.
Untuk KUR sektor pertanian, bank BUMN tersebut mendorong akses petani kepada perbankan salah satunya melalui pemanfaatan kartu tani.
Kresna mengatakan kartu tani dimanfaatkan sebagai kartu debit untuk penyaluran bantuan sosial dan subsidi pupuk serta tabungan dan dompet elektronik untuk bertransaksi.
Para petani juga bisa mengakses kredit usaha rakyat pertanian melalui kartu tani tersebut.
Pada kartu tani itu mengandung identitas petani, luas lahan, jatah pupuk, pembukuan yang jelas termasuk data jumlah petani yang akurat.
Sehingga dengan adanya kartu tani, penyaluran akan lebih transparan dan tepat sasaran karena petani langsung mencairkan bantuan dan pupuk subsidi di agen pupuk sehingga lebih terkontrol. (*)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018