Singaraja (Antaranews Bali) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali, membidik potensi pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) senilai Rp28 miliar.
"Salah satu cara untuk memenuhi PAD itu, kami melakukan Gebyar (Gerakan Membayar) penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2018 di Gedung Wanita Laksmi Graha," kata Kepala BKD Kabupaten Buleleng, Bimantara, di Singaraja, Buleleng, Jumat.
Selain untuk membidik potensi PAD, Gebyar diselenggarakan untuk menggugah kesadaran masyarakat guna membayar PBB-P2. Dengan Gebyar ini, kesadaran masyarakat semakin meningkat, hal ini terbukti dengan peningkatan terbitnya SPPT sejumlah 6.856 lembar.
"Kami telah menyelenggarakan Gebyar ini selama 12 hari. Dari gebyar tersebut, telah dipungut PBB-P2 sebesar Rp3 miliar lebih. Mudah-mudahan target PAD dari PBB-P2 tahun 2018 sebesar Rp28 miliar bisa terpenuhi dengan adanya gebyar ini," ungkapnya.
Mengenai potensi wajib pajak, Bimantara mengungkapkan ada 238.033 lembar SPPT yang diterbitkan senilai Rp21.438.934.728. Realisasi pemungutan dan pendaftaran atas tanah nantinya akan menjadi parameter, apakah ada potensi wajib pajak yang tercecer atau tidak.
"Karena itu, BKD bekerja sama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) agar mutasi-mutasi sertifikat tanah bisa kami input segera,? ungkapnya.
Sementara itu, Asisten bidang Administrasi Umum, Ketut Asta Semadi, mengatakan pihaknya akan terus mendorong BKD untuk menyosialisasikan pembayaran PBB-P2.
Hal tersebut harus dilakukan mengingat PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan, maka dari itu BKD harus terus menggenjot pendapatan dari sektor ini.
"Kami akan terus dorong BKD untuk melakukan sosialisasi, mengingat target PAD dari sektor PBB-P2 dipasang sebesar Rp28 miliar pada APBD tahun 2018. Mudah-mudahan target yang telah disetujui bersama dengan DPRD Kabupaten Buleleng ini bisa tercapai," katanya. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Salah satu cara untuk memenuhi PAD itu, kami melakukan Gebyar (Gerakan Membayar) penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2018 di Gedung Wanita Laksmi Graha," kata Kepala BKD Kabupaten Buleleng, Bimantara, di Singaraja, Buleleng, Jumat.
Selain untuk membidik potensi PAD, Gebyar diselenggarakan untuk menggugah kesadaran masyarakat guna membayar PBB-P2. Dengan Gebyar ini, kesadaran masyarakat semakin meningkat, hal ini terbukti dengan peningkatan terbitnya SPPT sejumlah 6.856 lembar.
"Kami telah menyelenggarakan Gebyar ini selama 12 hari. Dari gebyar tersebut, telah dipungut PBB-P2 sebesar Rp3 miliar lebih. Mudah-mudahan target PAD dari PBB-P2 tahun 2018 sebesar Rp28 miliar bisa terpenuhi dengan adanya gebyar ini," ungkapnya.
Mengenai potensi wajib pajak, Bimantara mengungkapkan ada 238.033 lembar SPPT yang diterbitkan senilai Rp21.438.934.728. Realisasi pemungutan dan pendaftaran atas tanah nantinya akan menjadi parameter, apakah ada potensi wajib pajak yang tercecer atau tidak.
"Karena itu, BKD bekerja sama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) agar mutasi-mutasi sertifikat tanah bisa kami input segera,? ungkapnya.
Sementara itu, Asisten bidang Administrasi Umum, Ketut Asta Semadi, mengatakan pihaknya akan terus mendorong BKD untuk menyosialisasikan pembayaran PBB-P2.
Hal tersebut harus dilakukan mengingat PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan, maka dari itu BKD harus terus menggenjot pendapatan dari sektor ini.
"Kami akan terus dorong BKD untuk melakukan sosialisasi, mengingat target PAD dari sektor PBB-P2 dipasang sebesar Rp28 miliar pada APBD tahun 2018. Mudah-mudahan target yang telah disetujui bersama dengan DPRD Kabupaten Buleleng ini bisa tercapai," katanya. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018