Denpasar (Antaranews Bali) - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mendorong optimalisasi bank pembangunan daerah untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah untuk mendukung percepatan program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
"Tingginya kebutuhan perumahan merupakan pangsa pasar yang besar bagi BPD khususnya dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak," kata Direktur SMF Trisnadi Yulrisman di Denpasar, Rabu.
Menurut Trisnadi, untuk mendorong optimalisasi BPD itu pihaknya mendukung dari sisi pembiayaan dan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menyusun dan menyerahkan Standar Operasi Prosedur (SOP) KPR BPD SMF dan SOP Kredit Modal Kerja-Konstruksi Perumahan SMF.
Sebagai bank daerah, Trisnadi mengatakan BPD dinilai memiliki kelebihan sebagai penyalur utama karena lebih mengenal karakteristik masyarakat di daerah masing-masing.
Sebelumnya Kementerian PUPR, SMF dan Asbanda telah menyerahkan dua SOP itu kepada 25 BPD di seluruh Indonesia dan melakukan penandatanganan komitmen penerapan prosedur bersama perwakilan BPD.
Kedua SOP tersebut, lanjut dia, disusun oleh SMF dengan harapan dapat mendorong terciptanya standar produk KPR BPD yang terjangkau, cocok dan dapat diterapkan untuk peningkatan kapasitas penyaluran KPR di BPD.
Selain itu, lanjut dia, juga untuk meningkatkan kemampuan bersama dalam melayani kebutuhan masyarakat memiliki rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
"Dengan begitu kami yakin dapat medorong realisasi keterjangkauan dan kemudahan akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasil Menengah Rendah (MBR)," katanya pada hari terakhir pelaksanaan Rapat Koordinasi Implementasi Komitmen BPD Seluruh Indonesia di Bali itu.
Dalam kesempatan itu Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan terkait dengan alokasi dana KPR Subsidi dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) untuk tahun anggaran 2018, kebutuhan anggaran yang diperlukan sebesar RP6,09 triliun.
Anggaran itu terdiri dari KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp2,18 triliun untuk 42.000 unit, KPR skema subsidi selisih bunga (SSB) sebesar Rp2,53 triliun untuk 225.000 unit, SBUM sebesar RP1,38 triliun untuk 344.500 unit.
SMF merupakan BUMN yang didirikan tahun 2005 di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas membangun dan mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan melalui sekuritisasi dan pembiayaan.
Melalui kegiatan sekuritisasi dan penyaluran pinjaman, sejak awal berdiri tahun 2005, SMF telah mengalirkan dana dari pasar modal ke Pernyalur KPR hingga 31 Desember 2017 kumulatif mencapai Rp35,63 triliun.
Reasliasi itu terdiri dari penyaluran pinjaman sebesar Rp27,47 triliun dan sekuritisasi sebesar Rp8,1triliun.
Dari seluruh dana yang dialirkan tersebut telah membiayai sekitar 846 ribu debitur KPR dari Aceh sampai Papua.
Sementara itu terkait sekuritisasi, SMF mencatat sejak tahun 2009 hingga 2017, telah memfasilitasi 11 kali transaksi sekuritisasi dan melakukan kerja sama pembiayaan dengan bank umum, bank syariah, BPD dan perusahaan pembiayaan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Tingginya kebutuhan perumahan merupakan pangsa pasar yang besar bagi BPD khususnya dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak," kata Direktur SMF Trisnadi Yulrisman di Denpasar, Rabu.
Menurut Trisnadi, untuk mendorong optimalisasi BPD itu pihaknya mendukung dari sisi pembiayaan dan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menyusun dan menyerahkan Standar Operasi Prosedur (SOP) KPR BPD SMF dan SOP Kredit Modal Kerja-Konstruksi Perumahan SMF.
Sebagai bank daerah, Trisnadi mengatakan BPD dinilai memiliki kelebihan sebagai penyalur utama karena lebih mengenal karakteristik masyarakat di daerah masing-masing.
Sebelumnya Kementerian PUPR, SMF dan Asbanda telah menyerahkan dua SOP itu kepada 25 BPD di seluruh Indonesia dan melakukan penandatanganan komitmen penerapan prosedur bersama perwakilan BPD.
Kedua SOP tersebut, lanjut dia, disusun oleh SMF dengan harapan dapat mendorong terciptanya standar produk KPR BPD yang terjangkau, cocok dan dapat diterapkan untuk peningkatan kapasitas penyaluran KPR di BPD.
Selain itu, lanjut dia, juga untuk meningkatkan kemampuan bersama dalam melayani kebutuhan masyarakat memiliki rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
"Dengan begitu kami yakin dapat medorong realisasi keterjangkauan dan kemudahan akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasil Menengah Rendah (MBR)," katanya pada hari terakhir pelaksanaan Rapat Koordinasi Implementasi Komitmen BPD Seluruh Indonesia di Bali itu.
Dalam kesempatan itu Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan terkait dengan alokasi dana KPR Subsidi dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) untuk tahun anggaran 2018, kebutuhan anggaran yang diperlukan sebesar RP6,09 triliun.
Anggaran itu terdiri dari KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp2,18 triliun untuk 42.000 unit, KPR skema subsidi selisih bunga (SSB) sebesar Rp2,53 triliun untuk 225.000 unit, SBUM sebesar RP1,38 triliun untuk 344.500 unit.
SMF merupakan BUMN yang didirikan tahun 2005 di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas membangun dan mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan melalui sekuritisasi dan pembiayaan.
Melalui kegiatan sekuritisasi dan penyaluran pinjaman, sejak awal berdiri tahun 2005, SMF telah mengalirkan dana dari pasar modal ke Pernyalur KPR hingga 31 Desember 2017 kumulatif mencapai Rp35,63 triliun.
Reasliasi itu terdiri dari penyaluran pinjaman sebesar Rp27,47 triliun dan sekuritisasi sebesar Rp8,1triliun.
Dari seluruh dana yang dialirkan tersebut telah membiayai sekitar 846 ribu debitur KPR dari Aceh sampai Papua.
Sementara itu terkait sekuritisasi, SMF mencatat sejak tahun 2009 hingga 2017, telah memfasilitasi 11 kali transaksi sekuritisasi dan melakukan kerja sama pembiayaan dengan bank umum, bank syariah, BPD dan perusahaan pembiayaan. (*)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018