Negara (Antaranews Bali) - Kejaksaan Negeri Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, menyiapkan sepuluh orang jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani kasus dugaan korupsi retribusi parkir manuver Gilimanuk.
Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Negara Made Pasek Budiawan, setelah penyerahan berkas dan tersangka dari jaksa penyidik ke JPU Kejaksaan Negeri setempat, Senin.
"Setelah pelimpahan dari penyidik ke jaksa penuntut umum, maka dalam waktu dekat kasus ini akan kami limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bali," katanya.
Sekitar pukul 13.00 wita, tersangka GNPR yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi datang bersama pengacaranya ke Kejari Negara, sedangkan ND selaku koordinator petugas pemungut retribusi di parkir manuver Gilimanuk tampak datang sendirian.
"Memang, sejak awal tersangka ND tidak menunjuk pengacara dengan alasan tidak mampu, sedangkan untuk GNPR didampingi lima kuasa hukum," kata Budiawan.
Dalam kasus ini, ND berperan membagikan hasil retribusi parkir manuver yang terhubung dengan pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk tersebut kepada regu jaga, dengan nilai masing-masing Rp50 ribu setiap hari untuk uang makan.
Sementara GNPR sebagai kepala dinas memberikan arahan, terkait pemberian uang tersebut yang diambilkan dari hasil pungutan retribusi yang tidak disetorkan ke kas daerah.
Menurutnya, selama proses penyelidikan hingga penyidikan, pihaknya memanggil sejumlah saksi, termasuk dari petugas jaga di parkir manuver tersebut.
Selama proses itu, ia mengatakan ada pengembalian uang total Rp200 juta lebih yang antara lain berasal dari petugas jaga yang merasa menerima uang makan Rp50 ribu setiap hari.
Kejaksaan meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan hingga penetapan tersangka, dengan perkiraan kerugian negara Rp429 juta lebih, yang berasal dari retribusi terhadap kendaraan yang masuk ke parkir manuver, namun tidak disetorkan ke kas daerah. (GBI)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018