Mangupura (Antaranews Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mendorong 122 lembaga perkreditan desa (LPD), yang ada di daerahnya, memiliki komitmen kuat menumbuhkan ekonomi kerakyatan.
"Peran LPD sangat sentral sebagai lembaga keuangan yang mampu meringankan beban masyarakat yang diharapkan terus bertahan pada era persaingan global saat ini," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Badung Dewa Made Apramana di Mangupura, Selasa.
Menurut dia, LPD merupakan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di desa adat, sehingga peran desa ada sangat penting dalam pilar meningkatkan perekonomian masyarakatnya yang berbasis ada dan budaya.
Agar LPD ini tidak tergerus zaman globalisasi, kata Apramana, LPD harus memegang prinsip prinsip kehati-hatian dan kejujuran dari pengelola keuangan. Untuk itu, LPD dituntut agar memiliki sumber daya manusian (SDM) yang handal dan memadai sehingga mampu bersaing dan dapat memberikan solusi dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan.
"Kita patut berbangga karena LPD telah mampu menunjukan jati dirinya sebagai lembaga keuangan milik masyarakat Desa Adat. Terbukti perkembangan LPD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari aspek kepercayaan, modal, asset dan keuntungan," katanya.
Ia menambahkan, dalam mengelola lembaga keuangan dizaman ini, bukanlah pekerjaan mudah bagi pengelola LPD, sehingga pihaknya meminta jajaran pengelola LPD hendaknya selelu memahami dan berpijak pada peraturan dan "awig-awig" termasuk "perarem" untuk kepentingan bersama dan selalu peka terhadap setiap perkembangan yang terjadi.
Sementara itu, keberadaan BKS LPD merupakan wadah penyampaian aspirasi, masukan, usul saran dalam rangka pengelolaan LPD. "Keberadaan BKS LPD sangatlah penting untuk membangun LPD lebih maju ke depan," katanya.
Oleh karena itu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta sangat mengapresiasi terselenggaranya Rakerda BKS LPD Tahun 2018 ini yang diharapkan dalam proses pemilihan pengurus dapat berjalan demokratis dan transparan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
Dalam acara pembentukan pengurus BKS LPD dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) lembaga tersebut saat ini, pihaknya mengharapkan pengurus yang terpilih agar segera menyusun program kerja, menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, LP LPD, MUDP serta seluruh LPD di Badung. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Peran LPD sangat sentral sebagai lembaga keuangan yang mampu meringankan beban masyarakat yang diharapkan terus bertahan pada era persaingan global saat ini," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Badung Dewa Made Apramana di Mangupura, Selasa.
Menurut dia, LPD merupakan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di desa adat, sehingga peran desa ada sangat penting dalam pilar meningkatkan perekonomian masyarakatnya yang berbasis ada dan budaya.
Agar LPD ini tidak tergerus zaman globalisasi, kata Apramana, LPD harus memegang prinsip prinsip kehati-hatian dan kejujuran dari pengelola keuangan. Untuk itu, LPD dituntut agar memiliki sumber daya manusian (SDM) yang handal dan memadai sehingga mampu bersaing dan dapat memberikan solusi dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan.
"Kita patut berbangga karena LPD telah mampu menunjukan jati dirinya sebagai lembaga keuangan milik masyarakat Desa Adat. Terbukti perkembangan LPD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari aspek kepercayaan, modal, asset dan keuntungan," katanya.
Ia menambahkan, dalam mengelola lembaga keuangan dizaman ini, bukanlah pekerjaan mudah bagi pengelola LPD, sehingga pihaknya meminta jajaran pengelola LPD hendaknya selelu memahami dan berpijak pada peraturan dan "awig-awig" termasuk "perarem" untuk kepentingan bersama dan selalu peka terhadap setiap perkembangan yang terjadi.
Sementara itu, keberadaan BKS LPD merupakan wadah penyampaian aspirasi, masukan, usul saran dalam rangka pengelolaan LPD. "Keberadaan BKS LPD sangatlah penting untuk membangun LPD lebih maju ke depan," katanya.
Oleh karena itu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta sangat mengapresiasi terselenggaranya Rakerda BKS LPD Tahun 2018 ini yang diharapkan dalam proses pemilihan pengurus dapat berjalan demokratis dan transparan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
Dalam acara pembentukan pengurus BKS LPD dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) lembaga tersebut saat ini, pihaknya mengharapkan pengurus yang terpilih agar segera menyusun program kerja, menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, LP LPD, MUDP serta seluruh LPD di Badung. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018