Denpasar (Antara Bali) - Ombudsman Republik Indonesia mengimbau masyarakat Bali untuk tidak ragu bersuara atau menyampaikan pengaduan jika di lapangan menemukan kasus-kasus malaadministrasi.
"Kami melihat jumlah laporan masyarakat Bali ke Ombudsman dari Januari hingga Oktober 2017 baru mencapai 158. Jumlah laporan ini tergolong kecil dibandingkan daerah lain," kata anggota Ombudsman Republik Indonesia Ninik Rahayu, di Denpasar, Jumat malam.
Menurut dia, kecilnya jumlah laporan dari masyarakat Bali harus dicermati kembali apakah memang karena pelayanan publiknya yang sudah prima ataukah masyarakat tidak berani untuk menyampaikan laporan atau malah justru tidak tahu apa yang dialami termasuk malaadministrasi.
Ninik menambahkan, jika dikaji berdasarkan hasil survei kepatuhan selama dua tahun terakhir terhadap organisasi perangkat daerah di Provinsi Bali sudah berada di zona hijau, artinya standar pelayanannya sudah terpenuhi dengan baik.
"Namun, ini tentu tidak begitu saja berkorelasi positif dengan indeks persepsi dari masyarakat," ujarnya pada acara bertajuk Bincang Sore Santai, Agenda Ombudsman RI Ke Depan itu.
Dia kembali mengingatkan bahwa hakikat pengawasan pelayanan publik sesungguhnya ada di masyarakat, sehingga kondisi ini sebaiknya menjadi bagian dari refleksi bersama untuk menjadikan masyarakat sebagai mitra strategis.
"Kami juga berterima kasih kepada media, karena seringkali masyarakat sebagai korban belum berteriak, tetapi media sudah berteriak duluan. Media menjadi pilar penting untuk menggerakkan masyarakat," ucap Ninik didampingi Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab itu.
Di sisi lain, terkait jumlah pengaduan atau laporan masyarakat ke Ombudsman RI menunjukkan tren peningkatan selama dua tahun terakhir, yakni pada 2015 ada 5.600 laporan, sedangkan pada 2016 sebanyak 10.000 laporan, dan dari Januari hingga Oktober 2017 pihaknya sudah menerima sekitar 9.000 laporan.
Ninik mengemukakan, laporan yang paling banyak masuk mengenai soal pertanahan, kebijakan pemerintah daerah, sektor kesehatan, pendidikan dan sebagainya. "Target kami hingga akhir tahun penyelesaian laporan mencapai 90 persen," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kami melihat jumlah laporan masyarakat Bali ke Ombudsman dari Januari hingga Oktober 2017 baru mencapai 158. Jumlah laporan ini tergolong kecil dibandingkan daerah lain," kata anggota Ombudsman Republik Indonesia Ninik Rahayu, di Denpasar, Jumat malam.
Menurut dia, kecilnya jumlah laporan dari masyarakat Bali harus dicermati kembali apakah memang karena pelayanan publiknya yang sudah prima ataukah masyarakat tidak berani untuk menyampaikan laporan atau malah justru tidak tahu apa yang dialami termasuk malaadministrasi.
Ninik menambahkan, jika dikaji berdasarkan hasil survei kepatuhan selama dua tahun terakhir terhadap organisasi perangkat daerah di Provinsi Bali sudah berada di zona hijau, artinya standar pelayanannya sudah terpenuhi dengan baik.
"Namun, ini tentu tidak begitu saja berkorelasi positif dengan indeks persepsi dari masyarakat," ujarnya pada acara bertajuk Bincang Sore Santai, Agenda Ombudsman RI Ke Depan itu.
Dia kembali mengingatkan bahwa hakikat pengawasan pelayanan publik sesungguhnya ada di masyarakat, sehingga kondisi ini sebaiknya menjadi bagian dari refleksi bersama untuk menjadikan masyarakat sebagai mitra strategis.
"Kami juga berterima kasih kepada media, karena seringkali masyarakat sebagai korban belum berteriak, tetapi media sudah berteriak duluan. Media menjadi pilar penting untuk menggerakkan masyarakat," ucap Ninik didampingi Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab itu.
Di sisi lain, terkait jumlah pengaduan atau laporan masyarakat ke Ombudsman RI menunjukkan tren peningkatan selama dua tahun terakhir, yakni pada 2015 ada 5.600 laporan, sedangkan pada 2016 sebanyak 10.000 laporan, dan dari Januari hingga Oktober 2017 pihaknya sudah menerima sekitar 9.000 laporan.
Ninik mengemukakan, laporan yang paling banyak masuk mengenai soal pertanahan, kebijakan pemerintah daerah, sektor kesehatan, pendidikan dan sebagainya. "Target kami hingga akhir tahun penyelesaian laporan mencapai 90 persen," katanya. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017