Mangupura (Antara Bali) - Dinas Perikanan Kabupaten Badung, Bali, menunda pemberian bantuan program asuransi nelayan dari Pemerintah Pusat, karena ada beberapa nelayan yang belum memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) nelayan.
"Banyak nelayan yang belum punya KTA nelayan sehingga bantuan asuransi nelayan ini menjadi tersendat," kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung, Putu Oka Swadiana, saat dihubungi di Mangupura, Senin.
Ia menerangkan, wewenang membuatkan kartu nelayan itu merupakan dari Kementerian Perikanan Kelautan, sehingga bantuan untuk nelayan dari pemerintah terpaksa dihentikan sementara waktu.
Oka mengatakan, dengan adanya KTA nelayan ini dapat membantu para masyarakat pesisir untuk memperoleh bantuan dari pemerintah pusat dan daerah.
"Salah satunya asuransi nelayan ini, selain itu tanpa adanya KTA ini, kami yang sudah menyiapkan pengadaan mesin kapal juga ikut terhambat, karena banyak nelayan yang belum memiliki KTA," ujarnya.
Ia menilai, program asuransi nelayan ini sangat bagus karena bisa meringankan beban nelayan ketika tertimpa musibah. "Sangat bagus sekali programnya. Biaya pertanggungannya sampai Rp200 juta jika ada nelayan yang sudah terdaftar dan terkena musibah," ujarnya.
Menurut data, jumlah nelayan di Badung yang mendapat jatah asuransi nelayan sebanyak 500 orang. Namun dari data yang terkumpul, sudah melebihi target, yakni sekitar 700 orang nelayan.
"Sebelumnya kami sudah bisa melebihi target, namun program bantuan ini untuk sementara waktu tidak bisa dilanjutkan," katanya.
Ia mengharapkan, program ini dapat berlanjut lagi dan sebisa mungkin semua nelayan mendapatkan asuransi. "Hal ini dilakukan mengingat pekerjaan melaut memiliki risiko yang cukup tinggi. Apalagi di musim pancaroba seperti saat ini," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Banyak nelayan yang belum punya KTA nelayan sehingga bantuan asuransi nelayan ini menjadi tersendat," kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung, Putu Oka Swadiana, saat dihubungi di Mangupura, Senin.
Ia menerangkan, wewenang membuatkan kartu nelayan itu merupakan dari Kementerian Perikanan Kelautan, sehingga bantuan untuk nelayan dari pemerintah terpaksa dihentikan sementara waktu.
Oka mengatakan, dengan adanya KTA nelayan ini dapat membantu para masyarakat pesisir untuk memperoleh bantuan dari pemerintah pusat dan daerah.
"Salah satunya asuransi nelayan ini, selain itu tanpa adanya KTA ini, kami yang sudah menyiapkan pengadaan mesin kapal juga ikut terhambat, karena banyak nelayan yang belum memiliki KTA," ujarnya.
Ia menilai, program asuransi nelayan ini sangat bagus karena bisa meringankan beban nelayan ketika tertimpa musibah. "Sangat bagus sekali programnya. Biaya pertanggungannya sampai Rp200 juta jika ada nelayan yang sudah terdaftar dan terkena musibah," ujarnya.
Menurut data, jumlah nelayan di Badung yang mendapat jatah asuransi nelayan sebanyak 500 orang. Namun dari data yang terkumpul, sudah melebihi target, yakni sekitar 700 orang nelayan.
"Sebelumnya kami sudah bisa melebihi target, namun program bantuan ini untuk sementara waktu tidak bisa dilanjutkan," katanya.
Ia mengharapkan, program ini dapat berlanjut lagi dan sebisa mungkin semua nelayan mendapatkan asuransi. "Hal ini dilakukan mengingat pekerjaan melaut memiliki risiko yang cukup tinggi. Apalagi di musim pancaroba seperti saat ini," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017