Denpasar (Antara Bali) - Pertumbuhan ekonomi bangsa harus diimbangi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan di seluruh daerah dan lapisan masyarakat, namun belum sepenuhnya terealisasi mengentaskan kemiskinan.
"Distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak efisien akan menyebabkan ketidakadilan dan kemiskinan dalam masyarakat," kata Bayu Krisnamurthi, perwakilan dari Lembaga Bina Swadaya pada Konferensi Internasional "Social Enterprise Advocacy and Leveraging (SEAL)" di Kuta, Bali, Rabu.
Ia mengatakan dalam perekonomian pasar global, maka pasar tersebut bebas menentukan alokasi sumber dayanya. Dan, dalam masyarakat kapitalis murni, problema sosial, ketidaksetaraan dan kemiskinan meningkat sebagai akibat adanya kegagalan pasar.
"Dengan kondisi seperti itu, maka kegagalan pasar bercampur dengan kegagalan pemerintah, maka distribusi pendapatan dan kesejahteraan menjadi semakin tidak setara, sehingga menghasilkan kemiskinan yang akan meningkatkan ketimpangan pendapatan," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, upaya mengatasi ketimpangan kesejahteraan sosial di masyarakat sudah banyak dilakukan, selain oleh pemerintah juga melalui keswadayaan masyarakat yang dilakukan melalui berbagai cara dan strategi.
Salah satu upaya yang sekarang banyak berkembang adalah melalui pendekatan kewirausahaan sosial (social entrepreneurship), yaitu upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan sosial, pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan bisnis.
Menurut Krisnamurthi, kewirausahaan sosial mencoba mendekati penyelesaian permasalahan dengan mengintegrasikan dua misi, yaitu dengan tujuan pencapaian misi sosial, pelaku usaha sosial melakukan upaya dengan menjalankan operasional bisnis.
Pendekatan ini dipandang akan efektif tercapai karena masyarakat sasaran akan secara langsung terlibat secara produktif menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
"Dompet Dhuafa dan Bina Swadaya sebagai organisasi yang telah berkiprah puluhan tahun dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan melalui program-program sosial dan pemberdayaan, telah terlibat aktif dalam pengembangan kewirausahaan sosial, baik sebagai pelaku yaitu dengan mendirikan unit-unit usaha sosial maupun sebagai lembaga yang menumbuhkan, mengembangkan dan membina usaha sosial di masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Pendiri Bina Swadaya Bambang Ismawan mengatakan sepuluh tahun lalu istilah kewirausahaan sosial hampir tidak pernah disebut, tetapi setelah Bina Swadaya menerima "Social Entrepreneurship of the Year 2006 Awards dari Ernest & Young Indonesia dan The Swchab Foundation for Social Entrepreneuship (di Swiss)".
"Awal kewirausahaan banyak dibahas di kalangan LSM dalam rangka keberlanjutan kelembagaannya, di kalangan bisnis dalam rangka dampak sosialnya dan di kalangan universitas sebagai alternatif program studi ekonomi dan sosial," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak efisien akan menyebabkan ketidakadilan dan kemiskinan dalam masyarakat," kata Bayu Krisnamurthi, perwakilan dari Lembaga Bina Swadaya pada Konferensi Internasional "Social Enterprise Advocacy and Leveraging (SEAL)" di Kuta, Bali, Rabu.
Ia mengatakan dalam perekonomian pasar global, maka pasar tersebut bebas menentukan alokasi sumber dayanya. Dan, dalam masyarakat kapitalis murni, problema sosial, ketidaksetaraan dan kemiskinan meningkat sebagai akibat adanya kegagalan pasar.
"Dengan kondisi seperti itu, maka kegagalan pasar bercampur dengan kegagalan pemerintah, maka distribusi pendapatan dan kesejahteraan menjadi semakin tidak setara, sehingga menghasilkan kemiskinan yang akan meningkatkan ketimpangan pendapatan," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, upaya mengatasi ketimpangan kesejahteraan sosial di masyarakat sudah banyak dilakukan, selain oleh pemerintah juga melalui keswadayaan masyarakat yang dilakukan melalui berbagai cara dan strategi.
Salah satu upaya yang sekarang banyak berkembang adalah melalui pendekatan kewirausahaan sosial (social entrepreneurship), yaitu upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan sosial, pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan bisnis.
Menurut Krisnamurthi, kewirausahaan sosial mencoba mendekati penyelesaian permasalahan dengan mengintegrasikan dua misi, yaitu dengan tujuan pencapaian misi sosial, pelaku usaha sosial melakukan upaya dengan menjalankan operasional bisnis.
Pendekatan ini dipandang akan efektif tercapai karena masyarakat sasaran akan secara langsung terlibat secara produktif menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
"Dompet Dhuafa dan Bina Swadaya sebagai organisasi yang telah berkiprah puluhan tahun dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan melalui program-program sosial dan pemberdayaan, telah terlibat aktif dalam pengembangan kewirausahaan sosial, baik sebagai pelaku yaitu dengan mendirikan unit-unit usaha sosial maupun sebagai lembaga yang menumbuhkan, mengembangkan dan membina usaha sosial di masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Pendiri Bina Swadaya Bambang Ismawan mengatakan sepuluh tahun lalu istilah kewirausahaan sosial hampir tidak pernah disebut, tetapi setelah Bina Swadaya menerima "Social Entrepreneurship of the Year 2006 Awards dari Ernest & Young Indonesia dan The Swchab Foundation for Social Entrepreneuship (di Swiss)".
"Awal kewirausahaan banyak dibahas di kalangan LSM dalam rangka keberlanjutan kelembagaannya, di kalangan bisnis dalam rangka dampak sosialnya dan di kalangan universitas sebagai alternatif program studi ekonomi dan sosial," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017