Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (Antara Bali) - Sekretaris Jenderal PBB
Antonio Guterres membenarkan bahwa muslim Rohingya sedang menghadapi
pembersihan etnis di Myanmar ketika menyerukan penghentian operasi
militer di Rakhine State.
Berbicara menjelang pertemuan Dewan Keamanan pada Rabu mengenai krisis kemanusiaan yang memburuk di Myanmar, Guterres menggambarkan laporan-laporan mengenai pasukan keamanan yang menyerang warga sipil di Rakhine sebagai tindakan "mengganggu" dan "sama sekali tidak dapat diterima."
"Saya menyeru pihak berwenang Myanmar untuk menghentikan aksi militer, mengakhiri kekerasan, menegakkan supremasi hukum dan mengakui hak untuk pulang bagi mereka yang terpaksa meninggalkan negara tersebut," kata Guterres dalam sebuah konferensi pers.
Ketika ditanya apakah dia setuju bahwa penduduk Rohingya sedang dibersihkan secara etnis, dia menjawab: "Ketika sepertiga penduduk Rohingya harus melarikan diri dari negara tersebut, bisakah Anda menemukan kata yang lebih baik untuk menggambarkannya?"
Penindakan militer Myanmar menyusul serangan militan Rohingya akhir bulan lalu telah memaksa sekitar 380.000 orang melarikan diri dengan melintasi perbatasan ke negara tetangga Bangladesh.
Guterres menyeru otoritas "untuk menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan penting" di Rakhine State, dengan ribuan Rohingya masih menyeberangi perbatasan setiap hari.
Sebanyak 1,1 juta Rohingya selama bertahun-tahun menderita akibat diskriminasi di Myanmar, tempat kewarganegaraan mereka ditolak bahkan meski mereka telah bergenerasi-generasi tinggal di negara itu.
Guterres mengatakan pemerintah Myanmar harus memberi Rohingya kewarganegaraan atau status legal yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan normal, demikian menurut warta kantor berita AFP.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Berbicara menjelang pertemuan Dewan Keamanan pada Rabu mengenai krisis kemanusiaan yang memburuk di Myanmar, Guterres menggambarkan laporan-laporan mengenai pasukan keamanan yang menyerang warga sipil di Rakhine sebagai tindakan "mengganggu" dan "sama sekali tidak dapat diterima."
"Saya menyeru pihak berwenang Myanmar untuk menghentikan aksi militer, mengakhiri kekerasan, menegakkan supremasi hukum dan mengakui hak untuk pulang bagi mereka yang terpaksa meninggalkan negara tersebut," kata Guterres dalam sebuah konferensi pers.
Ketika ditanya apakah dia setuju bahwa penduduk Rohingya sedang dibersihkan secara etnis, dia menjawab: "Ketika sepertiga penduduk Rohingya harus melarikan diri dari negara tersebut, bisakah Anda menemukan kata yang lebih baik untuk menggambarkannya?"
Penindakan militer Myanmar menyusul serangan militan Rohingya akhir bulan lalu telah memaksa sekitar 380.000 orang melarikan diri dengan melintasi perbatasan ke negara tetangga Bangladesh.
Guterres menyeru otoritas "untuk menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan penting" di Rakhine State, dengan ribuan Rohingya masih menyeberangi perbatasan setiap hari.
Sebanyak 1,1 juta Rohingya selama bertahun-tahun menderita akibat diskriminasi di Myanmar, tempat kewarganegaraan mereka ditolak bahkan meski mereka telah bergenerasi-generasi tinggal di negara itu.
Guterres mengatakan pemerintah Myanmar harus memberi Rohingya kewarganegaraan atau status legal yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan normal, demikian menurut warta kantor berita AFP.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017