Nusa Dua (Antara Bali) - Direktur Eksekutif "International NGO Forum on Indonesian Development" (INFID) Sugeng Bahagijo menyatakan parlemen di Indonesia dan negara-negara lain dengan kewenangannya memiliki peran kunci dalam pelaksanaan "Sustainable Development Goals" (SDGs) atau program pembangunan berkelanjutan.
"Ada dua ukuran untuk menilai peran parlemen yang efektif, yakni mengatasi defisit pendanaan dan mengatasi defisit kualitas pemerintahan," katanya di sela pertemuan anggota Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Nusa Dua, Bali, Kamis.
Ia mengatakan dengan peran parlemen tersebut, maka pemerintah non-diskriminatif melindungi semua, termasuk minoritas dan kelompok rentan.
"Hak tersebut sesuai dengan kapasitas pemerintah yang imparsial dan efektif, sehingga sangat diperlukan untuk meneruskan tujuan dan target dari pembangunan berkelanjutan tersebut," ujarnya.
Sugeng lebih lanjut mengatakan sebagaimana diketahui tiap tahun untuk pembangunan berkelanjutan (SDGs) dibutuhkan dana 7-8 triliun dolar AS.
Juga diketahui bahwa negara-negara berkembang dan miskin memiliki kapasitas dan kualitas yang rendah, termasuk tindakan-tindakan diskriminitaf serta intoleran terhadap kelompok minoritas.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan bahwa pertemuan kali ini harus menjadi bukti nyata kepemimpinan Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tingkat global.
"Parlemen juga harus berkomitmen untuk melaksanakan hasil dari pertemuan selama dua hari ini yang dituangkan dalam `Bali Declaration`," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Ada dua ukuran untuk menilai peran parlemen yang efektif, yakni mengatasi defisit pendanaan dan mengatasi defisit kualitas pemerintahan," katanya di sela pertemuan anggota Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Nusa Dua, Bali, Kamis.
Ia mengatakan dengan peran parlemen tersebut, maka pemerintah non-diskriminatif melindungi semua, termasuk minoritas dan kelompok rentan.
"Hak tersebut sesuai dengan kapasitas pemerintah yang imparsial dan efektif, sehingga sangat diperlukan untuk meneruskan tujuan dan target dari pembangunan berkelanjutan tersebut," ujarnya.
Sugeng lebih lanjut mengatakan sebagaimana diketahui tiap tahun untuk pembangunan berkelanjutan (SDGs) dibutuhkan dana 7-8 triliun dolar AS.
Juga diketahui bahwa negara-negara berkembang dan miskin memiliki kapasitas dan kualitas yang rendah, termasuk tindakan-tindakan diskriminitaf serta intoleran terhadap kelompok minoritas.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan bahwa pertemuan kali ini harus menjadi bukti nyata kepemimpinan Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tingkat global.
"Parlemen juga harus berkomitmen untuk melaksanakan hasil dari pertemuan selama dua hari ini yang dituangkan dalam `Bali Declaration`," katanya. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017