Denpasar (Antara Bali) - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali mengapresiasi perubahan rencana pelaksanaan tes kompetensi dasar sistem CAT penerimaan CPNS Kemenkumham, yang semula untuk jenjang sarjana dilaksanakan di Jakarta menjadi di masing-masing daerah.
"Kami menganggap itu diskriminasi, kalau yang untuk kualifikasi pendidikan sarjana harus ke Jakarta mengikuti tes. Kalau pelamar miskin, apakah bisa membiayai dirinya ke Jakarta," kata Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, di Denpasar, Kamis.
Pihaknya mengapresiasi, akhirnya ada keputusan untuk pelaksanaan tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) berbasis komputer/CAT bagi pelamar S1 dilaksanakan di daerah, sama halnya dengan pelamar dari jalur SMA.
Hal itu, lanjut Umar, setelah adanya pembelaan dari Ombudsman RI dan Ombudsman di berbagai daerah yang mengeluhkan hal yang sama. "Kami mengapresiasi keputusan itu karena akan membantu siapapun untuk ikut CPNS tahun ini," ucapnya.
Umar berharap Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Bali dapat menyiapkan teknis pelaksanaan rekrutmen PNS yang pendaftarannya dibuka sejak 1 Agustus tersebut agar dapat berjalan dengan lancar.
Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Bali bersama dengan ORI Bali telah membuka pos pengaduan terkait proses penerimaan CPNS di Kemenkumham Bali. Selain itu juga telah ditandatangani pakta integritas.
Umar menyambut baik adanya kerja sama tersebut karena dengan adanya pola yang saling mengawasi tentu akan dapat menciptakan suasana yang kondusif. Selain itu, tujuan untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas dapat diwujudkan.
Untuk Kanwil Kemenkumham Bali, total terdapat 449 formasi yang dibutuhkan yakni 250 orang untuk Imigrasi dengan kualifikasi pendidikan S1 yang proses verifikasi datanya langsung mendapat pemantauan pusat.
Sedangkan 199 orang untuk lembaga pemasyarakatan yang ada di Bali dengan kualifikasi pendidikan SMA, namun verifikasi datanya dilakukan di Kanwil Bali. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kami menganggap itu diskriminasi, kalau yang untuk kualifikasi pendidikan sarjana harus ke Jakarta mengikuti tes. Kalau pelamar miskin, apakah bisa membiayai dirinya ke Jakarta," kata Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, di Denpasar, Kamis.
Pihaknya mengapresiasi, akhirnya ada keputusan untuk pelaksanaan tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) berbasis komputer/CAT bagi pelamar S1 dilaksanakan di daerah, sama halnya dengan pelamar dari jalur SMA.
Hal itu, lanjut Umar, setelah adanya pembelaan dari Ombudsman RI dan Ombudsman di berbagai daerah yang mengeluhkan hal yang sama. "Kami mengapresiasi keputusan itu karena akan membantu siapapun untuk ikut CPNS tahun ini," ucapnya.
Umar berharap Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Bali dapat menyiapkan teknis pelaksanaan rekrutmen PNS yang pendaftarannya dibuka sejak 1 Agustus tersebut agar dapat berjalan dengan lancar.
Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Bali bersama dengan ORI Bali telah membuka pos pengaduan terkait proses penerimaan CPNS di Kemenkumham Bali. Selain itu juga telah ditandatangani pakta integritas.
Umar menyambut baik adanya kerja sama tersebut karena dengan adanya pola yang saling mengawasi tentu akan dapat menciptakan suasana yang kondusif. Selain itu, tujuan untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas dapat diwujudkan.
Untuk Kanwil Kemenkumham Bali, total terdapat 449 formasi yang dibutuhkan yakni 250 orang untuk Imigrasi dengan kualifikasi pendidikan S1 yang proses verifikasi datanya langsung mendapat pemantauan pusat.
Sedangkan 199 orang untuk lembaga pemasyarakatan yang ada di Bali dengan kualifikasi pendidikan SMA, namun verifikasi datanya dilakukan di Kanwil Bali. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017