Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan tingginya belanja tidak langsung dalam rancangan APBD Perubahan 2017 ditujukan untuk rakyat.
"Walaupun belanja tidak langsung tinggi, tetapi 100 persen langsung dinikmati rakyat," kata Pastika usai menghadiri usai menghadiri Sidang Paripurna dengan Agenda Jawaban Gubernur tentang Raperda APBD Perubahan 2017 di Denpasar, Selasa.
Sebelumnya Fraksi Panca Bayu DPRD Provinsi Bali menyoroti besaran belanja tidak langsung dalam APBD Perubahan 2017 yang mencapai Rp4,5 triliun lebih atau sebesar 69,5 persen dari total keseluruhan belanja daerah yang dirancang Rp6,65 triliun lebih.
Fraksi Panca Bayu memandang besarnya belanja tidak langsung mencerminkan bahwa semangat Pemprov Bali tidak pro pada pembangunan masyarakat.
Menurut Pastika, besarnya belanja tidak langsung karena alokasi hibah tahun ini sangat tinggi, terkait adanya Pilkada 2018, sehingga hibah tertuju kepada KPU, Bawaslu dan sektor keamanan. Belum lagi pemberian hibah tetap untuk KONI, PMI dan Pramuka.
Ada pula hibah yang difasilitasi oleh masing-masing anggota DPRD sebesar Rp3-3,5 miliar, pemberian Bantuan Keuangan Khusus untuk desa pakraman (desa adat) dan subak serta tingginya hibah BOS kepada kabupaten/kota.
Alokasi anggaran untuk program bedah rumah dan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) juga termasuk belanja tidak langsung.
"Jadi sebenarnya itu belanja tidak langsung dipakai rakyat, untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Itu judulnya belanja tidak langsung," kata Pastika.
Dengan alokasi belanja tidak langsung itu, kata dia, sekaligus untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Seperti bedah rumah, warga desa setempat juga bisa ikut mendapat pekerjaan dari pembangunan tersebut dengan menjadi tukang bangunan. Termasuk program Simantri yang bisa mendapatkan hasil dari pengembangbiakan sapi.
"Inilah yang menyebabkan angka pengangguran di Bali rendah karena semuanya bekerja, walaupun hasilnya masih rendah," kata Pastika. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Walaupun belanja tidak langsung tinggi, tetapi 100 persen langsung dinikmati rakyat," kata Pastika usai menghadiri usai menghadiri Sidang Paripurna dengan Agenda Jawaban Gubernur tentang Raperda APBD Perubahan 2017 di Denpasar, Selasa.
Sebelumnya Fraksi Panca Bayu DPRD Provinsi Bali menyoroti besaran belanja tidak langsung dalam APBD Perubahan 2017 yang mencapai Rp4,5 triliun lebih atau sebesar 69,5 persen dari total keseluruhan belanja daerah yang dirancang Rp6,65 triliun lebih.
Fraksi Panca Bayu memandang besarnya belanja tidak langsung mencerminkan bahwa semangat Pemprov Bali tidak pro pada pembangunan masyarakat.
Menurut Pastika, besarnya belanja tidak langsung karena alokasi hibah tahun ini sangat tinggi, terkait adanya Pilkada 2018, sehingga hibah tertuju kepada KPU, Bawaslu dan sektor keamanan. Belum lagi pemberian hibah tetap untuk KONI, PMI dan Pramuka.
Ada pula hibah yang difasilitasi oleh masing-masing anggota DPRD sebesar Rp3-3,5 miliar, pemberian Bantuan Keuangan Khusus untuk desa pakraman (desa adat) dan subak serta tingginya hibah BOS kepada kabupaten/kota.
Alokasi anggaran untuk program bedah rumah dan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) juga termasuk belanja tidak langsung.
"Jadi sebenarnya itu belanja tidak langsung dipakai rakyat, untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Itu judulnya belanja tidak langsung," kata Pastika.
Dengan alokasi belanja tidak langsung itu, kata dia, sekaligus untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Seperti bedah rumah, warga desa setempat juga bisa ikut mendapat pekerjaan dari pembangunan tersebut dengan menjadi tukang bangunan. Termasuk program Simantri yang bisa mendapatkan hasil dari pengembangbiakan sapi.
"Inilah yang menyebabkan angka pengangguran di Bali rendah karena semuanya bekerja, walaupun hasilnya masih rendah," kata Pastika. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017