Jakarta (Antara Bali) - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
mencatat setidaknya sejak 1990 impor garam telah dilakukan sebanyak
349.042 ton untuk memenuhi kebutuhan industri serta kelangkaan stok
garam akibat dampak dari anomali cuaca.
"Sejak 1990, impor garam telah dilakukan sebanyak 349.092 ton lebih dengan total nilai 16,97 juta dolar AS. Impor terus dilakukan sampai hari ini dengan alasan kelangkaan stok garam sebagai dampak anomali cuaca," kata Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati di Jakarta, Sabtu.
Susan menjelaskan pada Kabinet Pembangunan IV atau Pelita IV, di tengah standardisasi garam iodium, produksi garam rakyat justru melimpah hingga 800 ribu ton sedangkan kebutuhan konsumsi hanya 600 ribu ton.
Melimpahnya garam produksi petambak tidak dapat diserap industri karena tidak memenuhi kriteria kadar Natrium Chlorida (NaCl) pada garam 97 persen sehingga kebutuhan garam industri sejak itu selalu dipasok dari Australia.
Menurut dia, impor garam selalu menjadi solusi ketika garam langka saat kemarau basah. Pemerintah pun mempermudah impor dengan menerbitkan setidaknya sembilan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri sejak 2004.
Yang terbaru, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 justru bertujuan menyederhanakan perizinan impor garam. Susan menambahkan sudah waktunya pemerintah menunjukkan keseriusan untuk menghentikan impor garam yang dapat dimulai dengan pembenahan dan pengelolaan garam rakyat. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Sejak 1990, impor garam telah dilakukan sebanyak 349.092 ton lebih dengan total nilai 16,97 juta dolar AS. Impor terus dilakukan sampai hari ini dengan alasan kelangkaan stok garam sebagai dampak anomali cuaca," kata Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati di Jakarta, Sabtu.
Susan menjelaskan pada Kabinet Pembangunan IV atau Pelita IV, di tengah standardisasi garam iodium, produksi garam rakyat justru melimpah hingga 800 ribu ton sedangkan kebutuhan konsumsi hanya 600 ribu ton.
Melimpahnya garam produksi petambak tidak dapat diserap industri karena tidak memenuhi kriteria kadar Natrium Chlorida (NaCl) pada garam 97 persen sehingga kebutuhan garam industri sejak itu selalu dipasok dari Australia.
Menurut dia, impor garam selalu menjadi solusi ketika garam langka saat kemarau basah. Pemerintah pun mempermudah impor dengan menerbitkan setidaknya sembilan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri sejak 2004.
Yang terbaru, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 justru bertujuan menyederhanakan perizinan impor garam. Susan menambahkan sudah waktunya pemerintah menunjukkan keseriusan untuk menghentikan impor garam yang dapat dimulai dengan pembenahan dan pengelolaan garam rakyat. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017