Denpasar (Antara Bali) - Legislator dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Gde Sumarjaya Linggih menilai pembangunan di Pulau Dewata belum merata, karena antara Bali bagian selatan dengan bagian utara masih terjadi ketimpangan, sehingga perekonomian pun tidak merata.
"Dengan terjadinya ketimpangan dalam pembangunan tersebut menyebabkan sektor perekonomian pun mengalami ketidakmerataan," kata Sumarjaya Linggih di sela Kunjungan Kerja DPR RI di Bali, Selasa.
Menurut dia, dengan ketimpangan tersebut sudah tentu akan menimbulkan permasalahan kemiskinan terhadap masyarakat, karena selama ini pembangunan penunjang sektor pariwisata berada di Bali bagian selatan.
"Ini sebenarnya sudah masalah klasik (lama) sejak zaman Orde Baru yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Kita bisa lihat warga masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Karangasem," ujar politikus Partai Golkar itu.
Menurut dia, faktor kemiskinan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor geografis yang tandus dan manajemen pemerintah yang kurang serius dalam mengentaskan kemiskinan.
Ia mengatakan kalau manajemen pemerintah itu benar sesuai dengan rencana dan bisa direalisasikan secara tuntas, maka masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Karangasem tersebut akan sesuai dengan tujuannya mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
"Bagaimana bisa mereka sejahtera. Misalnya warga di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem untuk mencari air minum saja harus berjalan kaki sepanjang empat kilometer dengan menggunakan jerigen. Selain itu geografis disana juga tandus," ujarnya.
Menurut Sumarjaya Linggih yang akrab dipanggil Demer, manajemen pemerintah selama ini belum direalisasikan secara benar dan merata. Jika itu bisa dilakukan secara benar dan berkelanjutan maka tidak ada sampai warga masyarakat harus untuk berjuang mencari air minum untuk kebutuhan sehari-harinya.
"Karena di Kabupaten Karangasem itu sebenarnya ada sumber air. Namun letaknya jauh dari Kecamatan Kubu. Namun dengan dukungan pemerintah dan kemajuan teknologi, saya rasa hal itu bisa dilakukan jika pemerintahnya serius menuntaskan masalah kemiskinan itu," ucapnya.
Demer mengharapkan dari permasalahan tersebut, semestinya pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan di Bali. Tidak terfokus di Bali bagian selatan, tapi lebih mengarahkan investor menanamkan investasinya di daerah-daerah tersebut guna mewujudkan pemerataan pembangunan itu.
"Bali perlu pemerataan pembangunan. Tidak terkonsentrasi pembangunannya di Bali bagian selatan saja. Menurut saya pembangunan untuk di Bali selatan sementara dihentikan saja. Caranya dari perizinan juga dihentikan. Dengan demikian maka pemerintah memfokuskan pembangunan penunjang pariwisata adalah di Bali bagian timur, utara dan barat," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Dengan terjadinya ketimpangan dalam pembangunan tersebut menyebabkan sektor perekonomian pun mengalami ketidakmerataan," kata Sumarjaya Linggih di sela Kunjungan Kerja DPR RI di Bali, Selasa.
Menurut dia, dengan ketimpangan tersebut sudah tentu akan menimbulkan permasalahan kemiskinan terhadap masyarakat, karena selama ini pembangunan penunjang sektor pariwisata berada di Bali bagian selatan.
"Ini sebenarnya sudah masalah klasik (lama) sejak zaman Orde Baru yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Kita bisa lihat warga masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Karangasem," ujar politikus Partai Golkar itu.
Menurut dia, faktor kemiskinan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor geografis yang tandus dan manajemen pemerintah yang kurang serius dalam mengentaskan kemiskinan.
Ia mengatakan kalau manajemen pemerintah itu benar sesuai dengan rencana dan bisa direalisasikan secara tuntas, maka masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Karangasem tersebut akan sesuai dengan tujuannya mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
"Bagaimana bisa mereka sejahtera. Misalnya warga di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem untuk mencari air minum saja harus berjalan kaki sepanjang empat kilometer dengan menggunakan jerigen. Selain itu geografis disana juga tandus," ujarnya.
Menurut Sumarjaya Linggih yang akrab dipanggil Demer, manajemen pemerintah selama ini belum direalisasikan secara benar dan merata. Jika itu bisa dilakukan secara benar dan berkelanjutan maka tidak ada sampai warga masyarakat harus untuk berjuang mencari air minum untuk kebutuhan sehari-harinya.
"Karena di Kabupaten Karangasem itu sebenarnya ada sumber air. Namun letaknya jauh dari Kecamatan Kubu. Namun dengan dukungan pemerintah dan kemajuan teknologi, saya rasa hal itu bisa dilakukan jika pemerintahnya serius menuntaskan masalah kemiskinan itu," ucapnya.
Demer mengharapkan dari permasalahan tersebut, semestinya pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan di Bali. Tidak terfokus di Bali bagian selatan, tapi lebih mengarahkan investor menanamkan investasinya di daerah-daerah tersebut guna mewujudkan pemerataan pembangunan itu.
"Bali perlu pemerataan pembangunan. Tidak terkonsentrasi pembangunannya di Bali bagian selatan saja. Menurut saya pembangunan untuk di Bali selatan sementara dihentikan saja. Caranya dari perizinan juga dihentikan. Dengan demikian maka pemerintah memfokuskan pembangunan penunjang pariwisata adalah di Bali bagian timur, utara dan barat," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017