Jakarta (Antara Bali) - Pemerintah perlu mengoptimalkan kecanggihan
teknologi sebagai solusi meningkatkan produktivitas komoditas garam yang
telah menunjukkan indikasi penurunan meski tambak lahan garam
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
"Ada situasi dan kondisi buruk dari pergaraman Indonesia yang perlu segera diperbaiki, yaitu intervensi teknologi berbiaya murah untuk produksi dan pengolahan garam," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati Romica, di Jakarta, Sabtu.
Menurut Susan, rencana pemerintah yang akan mengimpor garam konsumsi tidak menyelesaikan masalah atas krisis garam saat ini.
Ia berpendapat langkah impor tersebut sebagai kebijakan instan padahal panen garam lokal diperkirakan bakal dimulai Juli 2017.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap ada modifikasi atau pemanfaatan teknologi pengelolaan garam untuk menghasilkan kualitas lebih baik sekaligus mengantisipasi kelangkaan komoditas tersebut akibat kondisi cuaca.
"Kami harap pemerintah pusat bisa mencarikan solusi dengan pemanfaatan teknologi terhadap pengelolaannya," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (27/7).
Menurut dia, pemanfaatan teknologi saat Dahlan Iskan menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah mulai mengarah, namun seiring pergantian menteri maka upayanya pun berbeda.
Sementara itu, Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan teknologi geomembran kepada petambak garam di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada musim produksi garam tahun 2017.
"Ada 15 hektare lahan tambak garam di Kecamatan Pademawu yang mendapatkan bantuan teknologi geomembran saat ini," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Pamekasan Nurul Widiastutik kepada Antara per telepon, Jumat (28/7). (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Ada situasi dan kondisi buruk dari pergaraman Indonesia yang perlu segera diperbaiki, yaitu intervensi teknologi berbiaya murah untuk produksi dan pengolahan garam," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati Romica, di Jakarta, Sabtu.
Menurut Susan, rencana pemerintah yang akan mengimpor garam konsumsi tidak menyelesaikan masalah atas krisis garam saat ini.
Ia berpendapat langkah impor tersebut sebagai kebijakan instan padahal panen garam lokal diperkirakan bakal dimulai Juli 2017.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap ada modifikasi atau pemanfaatan teknologi pengelolaan garam untuk menghasilkan kualitas lebih baik sekaligus mengantisipasi kelangkaan komoditas tersebut akibat kondisi cuaca.
"Kami harap pemerintah pusat bisa mencarikan solusi dengan pemanfaatan teknologi terhadap pengelolaannya," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (27/7).
Menurut dia, pemanfaatan teknologi saat Dahlan Iskan menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah mulai mengarah, namun seiring pergantian menteri maka upayanya pun berbeda.
Sementara itu, Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan teknologi geomembran kepada petambak garam di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada musim produksi garam tahun 2017.
"Ada 15 hektare lahan tambak garam di Kecamatan Pademawu yang mendapatkan bantuan teknologi geomembran saat ini," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Pamekasan Nurul Widiastutik kepada Antara per telepon, Jumat (28/7). (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017