Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta meminta pihak-pihak terkait agar mengintensifkan pengawasan terhadap distribusi beras di Pulau Dewata, menyusul temuan beras oplosan hasil penggerebekan di gudang PT Indo Beras Unggul, Bekasi.
Sudikerta di sela-sela penyerahan hibah Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), di Denpasar, Senin, mengatakan Satgas Pangan saat ini sedang berproses melakukan pengawasan tersebut.
"Jangan sampai beras oplosan berkembang ke seluruh wilayah Bali," ucap orang nomor dua di Bali itu.
Pihaknya sampai saat ini masih menunggu laporan hasil pengawasan dari Satgas Pangan terkait ada tidaknya beras oplosan di Bali. Menurut dia, jika sampai ada beras oplosan, hal itu diniai dapat mengganggu ketahanan pangan.
Di sisi lain, Sudikerta mengharapkan masyarakat agar aktif melaporkan jika menemukan kasus beras oplosan sehingga dapat segera diambil langkah-langkah penindakan bagi pelakunya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardhana mengatakan memang sejauh ini belum ada laporan terkait adanya beras oplosan di Pulau Dewata.
"Kalau Polda (Ketua Satgas Pangan Bali-red) sudah tahu, pasti saya diajak turun karena saya juga salah satu anggota Satgas Pangan," ujarnya.
Dia mengatakan Satgas Pangan biasanya kerap turun ke lapangan menjelang Lebaran untuk mengecek ada tidaknya penimbunan komoditas pangan.
"Selain ada Satgas Pangan, ada juga Dewan Ketahanan Pangan untuk mengecek ada tidaknya kandungan bahan berbahaya dalam makanan segar maupun olahan," ujar Wisnuardhana.
Sebelumnya terhadap penggerebekan PT Indo Beras Unggul yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman beserta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua KPPU Syarkawi Rauf, dan Ketua Satgas Pangan Irjen Pol Setyo Wasisto, berhasil mengamankan sebanyak 1.162 ton beras jenis IR 64 yang sebagian telah dikemas ulang menggunakan kemasan beras premium.
Dengan pengemasan ulang tersebut, beras dapat dijual hingga tiga kali lipat dibandingkan harga beras jenis IR 64 yang disubsidi pemerintah dengan harga Rp6.000-Rp7.000 perkilogram. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Sudikerta di sela-sela penyerahan hibah Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), di Denpasar, Senin, mengatakan Satgas Pangan saat ini sedang berproses melakukan pengawasan tersebut.
"Jangan sampai beras oplosan berkembang ke seluruh wilayah Bali," ucap orang nomor dua di Bali itu.
Pihaknya sampai saat ini masih menunggu laporan hasil pengawasan dari Satgas Pangan terkait ada tidaknya beras oplosan di Bali. Menurut dia, jika sampai ada beras oplosan, hal itu diniai dapat mengganggu ketahanan pangan.
Di sisi lain, Sudikerta mengharapkan masyarakat agar aktif melaporkan jika menemukan kasus beras oplosan sehingga dapat segera diambil langkah-langkah penindakan bagi pelakunya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardhana mengatakan memang sejauh ini belum ada laporan terkait adanya beras oplosan di Pulau Dewata.
"Kalau Polda (Ketua Satgas Pangan Bali-red) sudah tahu, pasti saya diajak turun karena saya juga salah satu anggota Satgas Pangan," ujarnya.
Dia mengatakan Satgas Pangan biasanya kerap turun ke lapangan menjelang Lebaran untuk mengecek ada tidaknya penimbunan komoditas pangan.
"Selain ada Satgas Pangan, ada juga Dewan Ketahanan Pangan untuk mengecek ada tidaknya kandungan bahan berbahaya dalam makanan segar maupun olahan," ujar Wisnuardhana.
Sebelumnya terhadap penggerebekan PT Indo Beras Unggul yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman beserta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua KPPU Syarkawi Rauf, dan Ketua Satgas Pangan Irjen Pol Setyo Wasisto, berhasil mengamankan sebanyak 1.162 ton beras jenis IR 64 yang sebagian telah dikemas ulang menggunakan kemasan beras premium.
Dengan pengemasan ulang tersebut, beras dapat dijual hingga tiga kali lipat dibandingkan harga beras jenis IR 64 yang disubsidi pemerintah dengan harga Rp6.000-Rp7.000 perkilogram. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017