Mangupura (Antara Bali) - DPRD Kabupaten Badung dari Fraksi Golkar, mengapresiasi pengelolaan keuangan daerah setempat, yang mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali selama tiga tahun terakhir.
"Kami apresiasi kinerja yang dilakukan pemerintah daerah dan harus dapat dipertahankan sehingga dapat menjadikan tata kelola Pemerintahan Badung yang kredibel dan berkualitas," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Badung, I Gusti Ngurah Shaskara dalam rapat paripurna di DPRD Badung, Rabu.
Menurut dia, dengan dilaksanakanya reformasi bidang keuangan publik, maka dituntut adanya pengelolaan keuangan secara transparan, sehingga tercipta akuntabilitas yang berdasarkan prinsip "value for money".
"Pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik," ujarnya.
Selain itu, untuk pendapatan perkapita masyarakat Badung, lanjut Sakskara, diprediksi sebesar Rp82,9 juta dan tingkat kemiskinan dua persen hingga tiga persen yang menjadi indikator dalam penyusunan KUA PPAS tahun anggaran Tahun 2018.
"Kami menilai perlu upaya untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dalam memperoleh penghasilan," katanya.
Untuk itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah melakukan terobosan dan inovasi program-program yang lebih bersifat pada proses kemandirian masyarakat.
Demikian pula dalam penanganan air bersih di Kuta Selatan, Fraksi Golkar mengharapkan adanya terobosan baru dengan menggunakan "Sea Water Reverse Osmosis" (SWRO).
"Dengan sistem ini, kebutuhan akan air bersih yang berkualitas di Kuta Selatan dapat teratasi," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kami apresiasi kinerja yang dilakukan pemerintah daerah dan harus dapat dipertahankan sehingga dapat menjadikan tata kelola Pemerintahan Badung yang kredibel dan berkualitas," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Badung, I Gusti Ngurah Shaskara dalam rapat paripurna di DPRD Badung, Rabu.
Menurut dia, dengan dilaksanakanya reformasi bidang keuangan publik, maka dituntut adanya pengelolaan keuangan secara transparan, sehingga tercipta akuntabilitas yang berdasarkan prinsip "value for money".
"Pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik," ujarnya.
Selain itu, untuk pendapatan perkapita masyarakat Badung, lanjut Sakskara, diprediksi sebesar Rp82,9 juta dan tingkat kemiskinan dua persen hingga tiga persen yang menjadi indikator dalam penyusunan KUA PPAS tahun anggaran Tahun 2018.
"Kami menilai perlu upaya untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dalam memperoleh penghasilan," katanya.
Untuk itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah melakukan terobosan dan inovasi program-program yang lebih bersifat pada proses kemandirian masyarakat.
Demikian pula dalam penanganan air bersih di Kuta Selatan, Fraksi Golkar mengharapkan adanya terobosan baru dengan menggunakan "Sea Water Reverse Osmosis" (SWRO).
"Dengan sistem ini, kebutuhan akan air bersih yang berkualitas di Kuta Selatan dapat teratasi," katanya. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017