Denpasar (Antara Bali) - Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan Bali Pusat Keuangan Berkelanjutan di Universitas Udayana (Unud) Denpasar, untuk menyediakan informasi terpadu mengenai industri finansial bagi pemangku kepentingan guna mendukung keberhasilan implementasi program tersebut di Indonesia.
"Ini merupakan bentuk dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad setelah peluncuran "Bali Center for Sustainable Finance" (BCSF) di kampus Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, Rabu.
Peluncuran BCSF tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara OJK oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad dengan Rektor Unud Prof Dr Ketut Suastika.
Menurut Muliaman, terpilihnya Unud sebagai pusat keuangan berkelanjutan dilatarbelakangi Bali sebagai daerah tujuan wisata di Indonesia yang mempunyai kondisi sosial dan lingkungan hidup yang kondusif untuk pengembangan keuangan berkelanjutan.
Selain itu dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk inisiatif pendirian BCSF turut melatarbekalangi adanya pusat keuangan berkelanjutan di Bali.
Nantinya BCSF tersebut akan menyediakan pusat studi dan pembelajaran bagi semua pihak termasuk pelaku industri jasa keuangan, pelaku usaha sektor jasa keuangan, pelaku usaha sektor riil dan masyarakat dalam melakukan studi atau riset tentang keuangan berkelanjutan.
Selain itu juga menjadi sarana berkumpul dan memperluas jaringan bagi para ahli dari berbagai bidang seperti ekonomi, bisnis, keuangan, lingkungan hidup, energi, infrastruktur, praktisi sektor jasa keuangan untuk merumuskan solusi hambatan dalam keuangan berkelanjutan.
Melalui BCSF tersebut pihaknya mengharapkan adanya publikasi ilmiah terkait keuangan berkelanjutan mengingat riset terkait masih terbatas.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengapresiasi berdirinya pusat keuangan berkelanjutan di Unud tersebut yang sudah dirancang sejak tahun lalu.
Pastika mengharapkan dengan adanya pusat keuangan berkelanjutan maka akan semakin menguatkan Bali sebagai pusat keuangan berkelanjutan selain sebagai daerah pariwisata budaya.
Ia meminta agar setelah diluncurkannya pusat keuangan berkelanjutan tersebut secara aktif digelar seminar dan lokakarya untuk menjadikan Bali pusat studi keuangan berkelanjutan.
"Ini tantangan para ahli dan dosen ekonomi keuangan untuk bisa merumuskan pada akhirnya Bali menjadi pusat industri keuangan," kata Mangku Pastika.
Pastika lebih lanjut menjelaskan lembaga perkreditan desa (LPD) di Bali merupakan salah satu contoh pengembangan keuangan berkelanjutan karena mengabdi berdasarkan kearifan lokal Tri Hita Karana atau tiga hubungan harmonis manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungan dan sesama manusia.
Sehingga basis pembangunan di Bali itu, lanjut dia, ada lima yakni pro lapangan kerja (pro job), pro kepada masyarakat miskin (pro poor), pro pertumbuhan (pro growth), pro budaya dan pro lingkungan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Ini merupakan bentuk dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad setelah peluncuran "Bali Center for Sustainable Finance" (BCSF) di kampus Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, Rabu.
Peluncuran BCSF tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara OJK oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad dengan Rektor Unud Prof Dr Ketut Suastika.
Menurut Muliaman, terpilihnya Unud sebagai pusat keuangan berkelanjutan dilatarbelakangi Bali sebagai daerah tujuan wisata di Indonesia yang mempunyai kondisi sosial dan lingkungan hidup yang kondusif untuk pengembangan keuangan berkelanjutan.
Selain itu dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk inisiatif pendirian BCSF turut melatarbekalangi adanya pusat keuangan berkelanjutan di Bali.
Nantinya BCSF tersebut akan menyediakan pusat studi dan pembelajaran bagi semua pihak termasuk pelaku industri jasa keuangan, pelaku usaha sektor jasa keuangan, pelaku usaha sektor riil dan masyarakat dalam melakukan studi atau riset tentang keuangan berkelanjutan.
Selain itu juga menjadi sarana berkumpul dan memperluas jaringan bagi para ahli dari berbagai bidang seperti ekonomi, bisnis, keuangan, lingkungan hidup, energi, infrastruktur, praktisi sektor jasa keuangan untuk merumuskan solusi hambatan dalam keuangan berkelanjutan.
Melalui BCSF tersebut pihaknya mengharapkan adanya publikasi ilmiah terkait keuangan berkelanjutan mengingat riset terkait masih terbatas.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengapresiasi berdirinya pusat keuangan berkelanjutan di Unud tersebut yang sudah dirancang sejak tahun lalu.
Pastika mengharapkan dengan adanya pusat keuangan berkelanjutan maka akan semakin menguatkan Bali sebagai pusat keuangan berkelanjutan selain sebagai daerah pariwisata budaya.
Ia meminta agar setelah diluncurkannya pusat keuangan berkelanjutan tersebut secara aktif digelar seminar dan lokakarya untuk menjadikan Bali pusat studi keuangan berkelanjutan.
"Ini tantangan para ahli dan dosen ekonomi keuangan untuk bisa merumuskan pada akhirnya Bali menjadi pusat industri keuangan," kata Mangku Pastika.
Pastika lebih lanjut menjelaskan lembaga perkreditan desa (LPD) di Bali merupakan salah satu contoh pengembangan keuangan berkelanjutan karena mengabdi berdasarkan kearifan lokal Tri Hita Karana atau tiga hubungan harmonis manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungan dan sesama manusia.
Sehingga basis pembangunan di Bali itu, lanjut dia, ada lima yakni pro lapangan kerja (pro job), pro kepada masyarakat miskin (pro poor), pro pertumbuhan (pro growth), pro budaya dan pro lingkungan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017