Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengajak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah setempat untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam memajukan pembangunan di Pulau Dewata.
"Apalagi berdasarkan hasil Survey Nasional Literasi Keuangan Indonesia, tingkat literasi keuangan dan ketercakupan masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan masih relatif rendah," kata Sudikerta pada rapat pleno TPKAD Provinsi Bali, di Denpasar, Selasa.
Pihaknya menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan serta pihak-pihak yang ikut dalam pembentukan TPAKD sebagai wujud mempercepat akses keuangan daerah yang lebih baik, karena fungsi dan peran TPAKD menjadi media bagi masyarakat dalam mengakses keuangan di daerah, sehingga penting.
"Dilihat dari aspek pengembangan wilayah, masih terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota se-Bali. Ketimpangan ini disebabkan oleh tidak meratanya potensi sumber daya yang dimiliki oleh setiap kabupaten/kota, selain belum meratanya infrastruktur penunjang pada masing-masing wilayah," ujarnya.
Dia yang juga selaku Pembina TPAKD Provinsi Bali tersebut mengharapkan lembaga itu dapat menjadi media bagi masyarakat Bali dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif, serta mengoptimalkan potensi sumber keuangan daerah bagi perkembangan sektor UMKM.
"Saya selaku pribadi dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik dan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali Nusa Tenggara beserta pihak-pihak terkait, semoga inisiatif ini dapat memperkuat kerja sama antara stakeholders industri jasa keuangan di daerah," katanya.
Selain itu, dapat membuka sekaligus mempercepat akses keuangan daerah yang lebih produktif bagi seluruh lapisan masyarat.
"Untuk itu, saya mengajak TPAKD untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali guna mewujudkan program Bali Mandara yang selama ini telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," ujar Sudikerta.
Menurut dia, hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung tugas TPKAD adalah adanya komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mendorong percepatan akses keuangan di daerah.
Selain itu adanya infrastruktur yang memadai seperti kelengkapan struktur keanggotaan, data informasi yang lengkap mengenai perekonomian daerah, di samping perlu adanya sinergitas kebijakan dari para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.
Sementara itu, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Zulmi mengatakan TPAKD merupakan forum koordinasi antar-instansi dan stakeholder terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan masyarakat dalam rangka mendorong pertum buhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat lebih sejahtera.
"Program kerja prioritas TPAKD saat ini untuk membantu program pemerintah dalam ketahanan pangan melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), dan Asuransi Nelayan," ucapnya.
Tak hanya itu, prioritas lainnya adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama dengan 13 bank penyalur KUR yang berkantor di Bali.
Selain itu juga membantu program Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan 100 Desa Wisata pada 2018 dan yang pasti adalah terus menyosialisasikan tentang keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat di Bali.
Zulmi mengungkapkan jika Literasi Keuangan Bali tahun 2016 mencapai 37,45 persen dengan Inklusi Keuangan sebesar 76,00 persen jauh meningkat ketika di tahun 2013 sebesar 19,50 persen dengan Inkulsi keuangan mencapai 71,30 persen.
Pada 2016, Inklusi Provinsi Bali berada di peringkat 3 di bawah DKI Jakarta dan Yogyakarta, serta Literasi Provinsi Bali berada di peringkat 5 dibawah DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Apalagi berdasarkan hasil Survey Nasional Literasi Keuangan Indonesia, tingkat literasi keuangan dan ketercakupan masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan masih relatif rendah," kata Sudikerta pada rapat pleno TPKAD Provinsi Bali, di Denpasar, Selasa.
Pihaknya menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan serta pihak-pihak yang ikut dalam pembentukan TPAKD sebagai wujud mempercepat akses keuangan daerah yang lebih baik, karena fungsi dan peran TPAKD menjadi media bagi masyarakat dalam mengakses keuangan di daerah, sehingga penting.
"Dilihat dari aspek pengembangan wilayah, masih terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota se-Bali. Ketimpangan ini disebabkan oleh tidak meratanya potensi sumber daya yang dimiliki oleh setiap kabupaten/kota, selain belum meratanya infrastruktur penunjang pada masing-masing wilayah," ujarnya.
Dia yang juga selaku Pembina TPAKD Provinsi Bali tersebut mengharapkan lembaga itu dapat menjadi media bagi masyarakat Bali dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif, serta mengoptimalkan potensi sumber keuangan daerah bagi perkembangan sektor UMKM.
"Saya selaku pribadi dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik dan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali Nusa Tenggara beserta pihak-pihak terkait, semoga inisiatif ini dapat memperkuat kerja sama antara stakeholders industri jasa keuangan di daerah," katanya.
Selain itu, dapat membuka sekaligus mempercepat akses keuangan daerah yang lebih produktif bagi seluruh lapisan masyarat.
"Untuk itu, saya mengajak TPAKD untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali guna mewujudkan program Bali Mandara yang selama ini telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," ujar Sudikerta.
Menurut dia, hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung tugas TPKAD adalah adanya komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mendorong percepatan akses keuangan di daerah.
Selain itu adanya infrastruktur yang memadai seperti kelengkapan struktur keanggotaan, data informasi yang lengkap mengenai perekonomian daerah, di samping perlu adanya sinergitas kebijakan dari para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.
Sementara itu, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Zulmi mengatakan TPAKD merupakan forum koordinasi antar-instansi dan stakeholder terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan masyarakat dalam rangka mendorong pertum buhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat lebih sejahtera.
"Program kerja prioritas TPAKD saat ini untuk membantu program pemerintah dalam ketahanan pangan melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), dan Asuransi Nelayan," ucapnya.
Tak hanya itu, prioritas lainnya adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama dengan 13 bank penyalur KUR yang berkantor di Bali.
Selain itu juga membantu program Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan 100 Desa Wisata pada 2018 dan yang pasti adalah terus menyosialisasikan tentang keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat di Bali.
Zulmi mengungkapkan jika Literasi Keuangan Bali tahun 2016 mencapai 37,45 persen dengan Inklusi Keuangan sebesar 76,00 persen jauh meningkat ketika di tahun 2013 sebesar 19,50 persen dengan Inkulsi keuangan mencapai 71,30 persen.
Pada 2016, Inklusi Provinsi Bali berada di peringkat 3 di bawah DKI Jakarta dan Yogyakarta, serta Literasi Provinsi Bali berada di peringkat 5 dibawah DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017