Denpasar (Antara Bali) - Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menghadiri ajang Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), sebagai salah satu program unggulan Pemprov Bali yang masuk Top 40 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik).

"Sudah saatnya aspirasi masyarakat didengarkan melalui berbagai jalur yang ada termasuk podium ini," kata Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kemenpan-RB Muhammad Imanuddin di sela-sela ajang PB3AS, di Lapangan Puputan Margarana, Denpasar, Minggu.

Tim Kemenpan-RB berpandangan PB3AS merupakan gagasan bagus untuk memberikan sarana aspirasi masyarakat menyampaikan kepada pemerintah.

Diharapkan semua pemangku kepentingan bisa turut berpartisipasi mengingat aspirasi yang disampaikan bukan saja ditujukan kepada Pemprov Bali.

"Kami berharap forum yang bagus ini bisa terus berlanjut meski berganti kepemimpinan," ucap Imanuddin sembari memberi masukan agar dibuatkan peraturan di tingkat provinsi yang melindungi keberadaan podium ini.

PB3AS yang biasa digelar oleh Pemerintah Provinsi Bali ini telah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Setelah masuk ke dalam Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Kemenpan-RB, PB3AS menjadi nominasi untuk ke tahap selanjutnya yakni ajang Top 40.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Bali Nengah Laba selaku Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Bali dalam kesempatan itu menyampaikan pihaknya sudah mengantisipasi jelang hari raya yang akan datang.

Sampai saat ini, dinilai belum ada kenaikan barang yang berarti. Adapun langkah yang sudah dilakukan diantaranya dengan mengadakan pasar murah dan sidak.

Sedangkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Santha menyampaikan pihaknya sudah melakukan banyak inovasi seperti samsat online, membuka gerai samsat, samsat pembantu, samsat corner dan samsat online.

Menurutnya sesuai instruksi pimpinan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya namun tanpa mengabaikan NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria) atau sesuai aturan. Pihaknya bersama empat provinsi lain di Indonesia akan segera menerapkan e-samsat.

MoU sedang dipersiapkan mengingat urusan samsat terkait tiga instansi, yakni pemerintah daerah, kepolisian dan Jasa Raharja.

Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta turut menjawab perihal samsat ini, menurutnya pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat yang muaranya kesejahteraan masyarakat.

"Kalau ada kesulitan perlu ada evaluasi. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak memberi peluang para pelayan masyarakat melakukan korupsi dengan mencari jalan pintas. Caranya lengkapi semua persyaratan administrasi," ujarnya.

Terkait kehadiran Kemenpan-RB, Sudikerta berharap agar kedatangan tim penilai memberi motivasi kepada Pemerintah Provinsi Bali supaya bisa menyelenggarakan dengan lebih baik lagi.

Seperti biasanya, PB3AS kali ini dimeriahkan dengan penampilan dari para siswa sekolah. Kali ini tampil kelompok paduan suara SMA Dharma Wiweka Denpasar yang membawakan lagu Tanah Air, Taksu dan Laskar Pelangi. Para siswa juga menampilkan musikalisasi tradisional berjudul Gumi Sinur.

Nurlaila, siswa kelas X, menyampaikan opininya perihal hoax di atas podium. Gadis yang biasa dipanggil Lala ini mengatakan maraknya hoax disebabkan oleh tingkat moral seseorang.

"Orang yang punya iman dan moral akan merasa malu menyebarkan berita palsu. Oleh karena itu, saya mendukung Gubernur Bali untuk menyosialisasikan kepada generasi muda supaya malu menyebarkan berita palsu," katanya.

Senada dengan Lala, warga lain, IB Ary Indra Iswara mengatakan penyebaran hoax meningkat karena koneksi internet sekarang sudah bagus. Oleh karena itu ia mengajak masyarakat untuk tidak asal membagikan berita hanya karena judulnya wah, padahal sumbernya tidak jelas.(WDY)

Pewarta: Pewarta: Ni Luh Rhismawati

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017