Singaraja, (Antara Bali) - DPRD Kabupaten Buleleng, Bali, mengkritisi rendahnya kualitas pengawasan proyek infrastruktur pemerintah daerah setempat yang menyebabkan keterlambatan pengerjaan oleh pemborong dan penurunan kualitas pembangunan.
"Kami menemukan lemahnya pengawasan di lapangan ketika kami melakukan peninjauan melalui inspeksi mendadak," kata Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa, di Singaraja, Senin.
Ia menjelaskan, pengawas proyek seharusnya melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur di lapangan karena mereka dibayar oleh pemerintah daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Padahal, spesifikasi para pengawas sesuai data sangat bagus tetapi minim kualitas ketika melakukan pekerjaan di lapangan," katanya.
Bahkan, kata dia, pihaknya menemukan satu orang pengawas bekerja hampir pada 3-4 lokasi sehingga kurang maksimal dalam melakukan pengawasan.
"Hal itu sangat tidak baik dan kami kritisi hal itu. Kami berharap segera ada evaluasi dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum," terangnya.
Bendahara DPC PDIP Buleleng itu juga mengungkapkan, Komisi II DPRD setempat juga menyayangkan adanya keterlambatan penyelesaian sejumlah proyek prestisius di kabupaten ujung utara Pulau Dewata tersebut.
"Bahkan, beberapa kali terjadi permasalahan hukum terkait pengerjaan sejumlah proyek di Dinas PU karena permasalahan itu. Kami harapkan segera diatasi," terangnya.
Kedepan, terang Mangku, Dinas PU dapat bekerja secara terarah berorientasi pada kualitas kerja sehingga pengerjaan infrastruktur maksimal dari segi kualitas.
"Kami ingin kinerja PU berbasis pada kualitas sehingga program yang sudah disusun bupati dapat berdampak baik dan tuntas untuk kepentingan masyarakat banyak," demikian Mangku Budiasa. (bgs)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kami menemukan lemahnya pengawasan di lapangan ketika kami melakukan peninjauan melalui inspeksi mendadak," kata Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa, di Singaraja, Senin.
Ia menjelaskan, pengawas proyek seharusnya melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur di lapangan karena mereka dibayar oleh pemerintah daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Padahal, spesifikasi para pengawas sesuai data sangat bagus tetapi minim kualitas ketika melakukan pekerjaan di lapangan," katanya.
Bahkan, kata dia, pihaknya menemukan satu orang pengawas bekerja hampir pada 3-4 lokasi sehingga kurang maksimal dalam melakukan pengawasan.
"Hal itu sangat tidak baik dan kami kritisi hal itu. Kami berharap segera ada evaluasi dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum," terangnya.
Bendahara DPC PDIP Buleleng itu juga mengungkapkan, Komisi II DPRD setempat juga menyayangkan adanya keterlambatan penyelesaian sejumlah proyek prestisius di kabupaten ujung utara Pulau Dewata tersebut.
"Bahkan, beberapa kali terjadi permasalahan hukum terkait pengerjaan sejumlah proyek di Dinas PU karena permasalahan itu. Kami harapkan segera diatasi," terangnya.
Kedepan, terang Mangku, Dinas PU dapat bekerja secara terarah berorientasi pada kualitas kerja sehingga pengerjaan infrastruktur maksimal dari segi kualitas.
"Kami ingin kinerja PU berbasis pada kualitas sehingga program yang sudah disusun bupati dapat berdampak baik dan tuntas untuk kepentingan masyarakat banyak," demikian Mangku Budiasa. (bgs)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017