Denpasar (Antara Bali) - Pariwisata budaya menjadi ikon Pemerintah Provinsi Bali dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara lebih banyak ke daerah itu sehingga Pendapatan Asli Derah (PAD) dapat meningkat untuk memajukan pembangunan di masing-masing kabupaten.
Kepala Bappeda Bali Putu Astawa dalam peluncuran Hasil Pendaftaran Usaha atau Perusahaan Sensus Ekonomi 2016 di Denpasar, Rabu, mengatakan Bali dikenal sebagai pariwisata budaya karena sudah dipastikan 30 persen uang masyarakat Bali diinvestasi untuk memelihara budaya.
"Investasi budaya yang dilakukan masyarakat Bali ini seperti menggelar kegiatan ritual keagamaan, membeli sarana ritual dan beryadnya. Inilah yang menghidupkan pariwisata Bali sehingga tetap eksis di mata dunia dan hal ini harus dipahami semua," katanya.
Kabupaten Badung yang PAD-nya paling besar dari daerah lainnya karena kemajuan pariwisata memperoleh pendapatan tertinggi dari PHR.
Namun Pemerintah Kabupaten Badung sangat bermurah hati karena mau mengeluarkan Rp347 miliar untuk dibagikan kepada enam kabupaten yang membutuhkan.
"Hal ini dilakukan Badung agar tidak terjadi kesenjangan fiskal antara Bali Utara, Bali Barat dan Bali Timur," katanya.
Pembagian hasil PHR di Badung ini diberikan kepada Kabupaten Bangli, Buleleng, Karangasem, Tabanan, Jembrana dan Klungkung masing-masing Rp50 miliar.
"Sedangkan sisa PHR Rp47 miliar dikompetisikan sesuai dengan kebutuhan kabupaten lainnya," katanya.
Ia menuturkan, sebelum diberlakukan otonomi daerah, Bali dikelola sebagai "one island management" atau manajemen satu pulau sehingga Bali Selatan dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata ini karena dianggap sebagai "nista mandala`
Sedangkan, "utama mandala" dipusatkan di Bali Utara yang terdapat gunung dijadikan tempat suci atau berstananya para dewa.
Putu Astawa menambahkan, program Pemprov Bali dengan kepemimpinan Gubernur Made Mangku Pastika yang sangat pro-rakyat khususnya masyarakat miskin serta kabupaten yang fiskalnya lemah dan masih kurang.
Seperti data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), kata dia, di Bali wilayah yang masuk kategori masyarakat kurang beruntung ada di Kabupaten Bangli, Buleleng, Karangasem dan Klungkung.
"Sehingga amunisi program seperti Gerbangsadu, Simantri dan beasiswa miskin diarahkan ke daerah itu. Berdasarkan data BPS Bali rasio ketimpangan di Pulau Dewata mulai menurun di angka 0,367 atau masuk kategori ketimpangan rendah," katanya.
Namun Bappeda Bali tidak ingin sawah yang ada di Pulau Dewata dialihfungsikan dan tetap mengacu pada RT/RW. "Yang terpenting adalah bagaimana pertumbuhan atau kue ini dapat dibagi kepada masyarakat Bali," ujarnya. ***1***
(T.KR-LHS/B/S023/S023) 25-05-2017 21:03:17
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Kepala Bappeda Bali Putu Astawa dalam peluncuran Hasil Pendaftaran Usaha atau Perusahaan Sensus Ekonomi 2016 di Denpasar, Rabu, mengatakan Bali dikenal sebagai pariwisata budaya karena sudah dipastikan 30 persen uang masyarakat Bali diinvestasi untuk memelihara budaya.
"Investasi budaya yang dilakukan masyarakat Bali ini seperti menggelar kegiatan ritual keagamaan, membeli sarana ritual dan beryadnya. Inilah yang menghidupkan pariwisata Bali sehingga tetap eksis di mata dunia dan hal ini harus dipahami semua," katanya.
Kabupaten Badung yang PAD-nya paling besar dari daerah lainnya karena kemajuan pariwisata memperoleh pendapatan tertinggi dari PHR.
Namun Pemerintah Kabupaten Badung sangat bermurah hati karena mau mengeluarkan Rp347 miliar untuk dibagikan kepada enam kabupaten yang membutuhkan.
"Hal ini dilakukan Badung agar tidak terjadi kesenjangan fiskal antara Bali Utara, Bali Barat dan Bali Timur," katanya.
Pembagian hasil PHR di Badung ini diberikan kepada Kabupaten Bangli, Buleleng, Karangasem, Tabanan, Jembrana dan Klungkung masing-masing Rp50 miliar.
"Sedangkan sisa PHR Rp47 miliar dikompetisikan sesuai dengan kebutuhan kabupaten lainnya," katanya.
Ia menuturkan, sebelum diberlakukan otonomi daerah, Bali dikelola sebagai "one island management" atau manajemen satu pulau sehingga Bali Selatan dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata ini karena dianggap sebagai "nista mandala`
Sedangkan, "utama mandala" dipusatkan di Bali Utara yang terdapat gunung dijadikan tempat suci atau berstananya para dewa.
Putu Astawa menambahkan, program Pemprov Bali dengan kepemimpinan Gubernur Made Mangku Pastika yang sangat pro-rakyat khususnya masyarakat miskin serta kabupaten yang fiskalnya lemah dan masih kurang.
Seperti data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), kata dia, di Bali wilayah yang masuk kategori masyarakat kurang beruntung ada di Kabupaten Bangli, Buleleng, Karangasem dan Klungkung.
"Sehingga amunisi program seperti Gerbangsadu, Simantri dan beasiswa miskin diarahkan ke daerah itu. Berdasarkan data BPS Bali rasio ketimpangan di Pulau Dewata mulai menurun di angka 0,367 atau masuk kategori ketimpangan rendah," katanya.
Namun Bappeda Bali tidak ingin sawah yang ada di Pulau Dewata dialihfungsikan dan tetap mengacu pada RT/RW. "Yang terpenting adalah bagaimana pertumbuhan atau kue ini dapat dibagi kepada masyarakat Bali," ujarnya. ***1***
(T.KR-LHS/B/S023/S023) 25-05-2017 21:03:17
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017