Kuta (Antara Bali) - Pemerintah Indonesia mendorong prinsip-prinsip transparansi pengelolaan perikanan di seluruh dunia melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan komitmen kuat dengan didasari pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
"Transparansi ini untuk keberlanjutan sektor perikanan. Akuntabilitas dan partisipasi publik adalah elemen kunci untuk meningkatkan manajemen perikanan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto ketika membuka Konferensi Internasional Inisiatif Transparansi Perikanan (FITI) ke-2 di Kuta, Kabupaten Badung, Kamis.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), lanjut Rifky, telah mengambil sejumlah langkah kongkrit dalam mendukung transparansi perikanan tersebut di antaranya dengan membuka perizinan kapal dalam jaringan atau "online".
Selain itu pihaknya juga memiliki sistem basis data tangkapan yang bisa dijangkau perusahaan perikanan dan bisa diakses oleh publik.
Pemerintah, kata dia, juga telah melaksanakan perhitungan tarif, regulasi hingga angka ekspor dan impor produk perikanan yang transparan.
Di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah diakui sebagai pionir dalam pemberantasan pencurian ikan dengan didukung ketegasan dan konsistensinya dalam menindak pelaku pencurian tersebut.
Pada pertemuan kedua itu juga diresmikan Dewan Internasional Inisiatif Transparansi Perikanan (FITI) dan ajang berbagi pengalaman dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.
Turut hadir pada pembukaan pertemuan itu yakni Menteri Keuangan dan Ekonomi Republik Islam Mauritania El Moctar Ould Djay, Menteri Pertanian dan Perikanan Seychelles Michael Benstrong serta Ketua Penasehat Internasional FITI Peter Eigen yang memberikan pandangan terkait pengelolaan perikanan secara transparan.
Pada pertemuan yang bertemakan "Peluncuran Era Baru Transparansi Perikanan" tersebut, juga dihadiri sekitar 350 delegasi dari dalam dan luar negeri dengan prioritas Indonesia mendorong negara lain juga berkomitmen dalam transparansi pengelolaan perikanan di negara masing-masing. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Transparansi ini untuk keberlanjutan sektor perikanan. Akuntabilitas dan partisipasi publik adalah elemen kunci untuk meningkatkan manajemen perikanan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto ketika membuka Konferensi Internasional Inisiatif Transparansi Perikanan (FITI) ke-2 di Kuta, Kabupaten Badung, Kamis.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), lanjut Rifky, telah mengambil sejumlah langkah kongkrit dalam mendukung transparansi perikanan tersebut di antaranya dengan membuka perizinan kapal dalam jaringan atau "online".
Selain itu pihaknya juga memiliki sistem basis data tangkapan yang bisa dijangkau perusahaan perikanan dan bisa diakses oleh publik.
Pemerintah, kata dia, juga telah melaksanakan perhitungan tarif, regulasi hingga angka ekspor dan impor produk perikanan yang transparan.
Di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah diakui sebagai pionir dalam pemberantasan pencurian ikan dengan didukung ketegasan dan konsistensinya dalam menindak pelaku pencurian tersebut.
Pada pertemuan kedua itu juga diresmikan Dewan Internasional Inisiatif Transparansi Perikanan (FITI) dan ajang berbagi pengalaman dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.
Turut hadir pada pembukaan pertemuan itu yakni Menteri Keuangan dan Ekonomi Republik Islam Mauritania El Moctar Ould Djay, Menteri Pertanian dan Perikanan Seychelles Michael Benstrong serta Ketua Penasehat Internasional FITI Peter Eigen yang memberikan pandangan terkait pengelolaan perikanan secara transparan.
Pada pertemuan yang bertemakan "Peluncuran Era Baru Transparansi Perikanan" tersebut, juga dihadiri sekitar 350 delegasi dari dalam dan luar negeri dengan prioritas Indonesia mendorong negara lain juga berkomitmen dalam transparansi pengelolaan perikanan di negara masing-masing. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017