Jakarta (Antara Bali) - Komisi II DPR siap menyoroti kesiapan
Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu melaksanakan Pilkada
2018, dalam Rapat Kerja pada Selasa (25/4).
"Ini rapat kerja perdana setelah komisioner KPU dan Bawaslu dilantik. Kami akan minta paparan terkait persiapan pilkada 2018, kami ingin pilkada 2018 lebih baik dari pilkada 2017 dan 2015," kata Wakil Komisi II DPR Riza Patria di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan daerah yang melaksanakan Pilkada 2018 lebih banyak dibandingkan Pilkada 2017 dan ada daerah memiliki basis pemilih terbanyak di Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Selain itu, tambah Riza, ada daerah yang dianggap memiliki kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada seperti Papua sehingga karakteristik daerah-daerah tersebut menjadi perhatian Komisi II DPR agar kesiapan pelaksanaannya bisa dipastikan.
"Terlebih KPU anggotanya banyak yang baru dan anggota Bawaslu semuanya baru. Tentu mereka perlu mendapatkan masukan dari Komisi II DPR agar mampu mengantisipasi kemungkinan yang tidak baik," ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan di setiap Pilkada pasti memiliki masalah tersendiri misalnya Pilkada 2017 masih terdapat masalah Daftar Pemilih Tetap.
Karena itu, lanjut dia, diharapkan untuk Pilkada 2018, 98 persen KTP Elektronik terekam dan sudah siap digunakan.
"Masalah dari pilkada tiap tahun harus menjadi hikmah bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk bisa mengambil hikmah dan bisa memberikan terobosan baru," katanya.
Riza menyoroti masih tingginya pragmatisme politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada sehingga diharapkan pada Pilkada 2018, pasangan calon maupun tim pemenangan tidak melakukan politik uang. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Ini rapat kerja perdana setelah komisioner KPU dan Bawaslu dilantik. Kami akan minta paparan terkait persiapan pilkada 2018, kami ingin pilkada 2018 lebih baik dari pilkada 2017 dan 2015," kata Wakil Komisi II DPR Riza Patria di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan daerah yang melaksanakan Pilkada 2018 lebih banyak dibandingkan Pilkada 2017 dan ada daerah memiliki basis pemilih terbanyak di Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Selain itu, tambah Riza, ada daerah yang dianggap memiliki kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada seperti Papua sehingga karakteristik daerah-daerah tersebut menjadi perhatian Komisi II DPR agar kesiapan pelaksanaannya bisa dipastikan.
"Terlebih KPU anggotanya banyak yang baru dan anggota Bawaslu semuanya baru. Tentu mereka perlu mendapatkan masukan dari Komisi II DPR agar mampu mengantisipasi kemungkinan yang tidak baik," ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan di setiap Pilkada pasti memiliki masalah tersendiri misalnya Pilkada 2017 masih terdapat masalah Daftar Pemilih Tetap.
Karena itu, lanjut dia, diharapkan untuk Pilkada 2018, 98 persen KTP Elektronik terekam dan sudah siap digunakan.
"Masalah dari pilkada tiap tahun harus menjadi hikmah bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk bisa mengambil hikmah dan bisa memberikan terobosan baru," katanya.
Riza menyoroti masih tingginya pragmatisme politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada sehingga diharapkan pada Pilkada 2018, pasangan calon maupun tim pemenangan tidak melakukan politik uang. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017