Jakarta (Antara Bali) - Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)
untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah termasuk akibat
serangan gas kimia beracun di wilayah Khan Shaykhun yang melanggar hukum
internasional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa Indonesia mengutuk penggunaan senjata kimia di Suriah dan mendesak PBB untuk segera menyelesaikan konflik di negara itu.
"Indonesia mendesak PBB untuk menyelesaikan konflik Suriah," katanya.
Ia menambahkan, Indonesia juga mendorong dialog dan proses politik yang inklusif untuk menyelesaikan krisis di Suriah.
Armanatha menegaskan, Indonesia secara prinsip tidak pernah mendukung tindakan unilateral dalam bentuk apapun termasuk serangan Amerika Serikat yang tidak mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan PBB.
"Justru kita mendorong solusi damai yang sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen PBB," katanya.
Menurut dia, Indonesia tidak berada dalam kubu manapun yang bersengketa melainkan berada pada kubu yang mendorong PBB untuk segera mengambil keputusan yang mempertimbangkan alasan kemanusiaan dan solusi yang baik.
Sebelumnya pada 7 April 2017, Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk serangan gas kimia di Khan Shaykhun, Suriah, yang menyebabkan kematian serta warga sipil tak berdosa cedera.
Guterres telah lama menyatakan bahwa perlu ada pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut, sejalan dengan norma-norma internasional yang ada dan resolusi Dewan Keamanan.
Ia juga mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang bisa memperdalam penderitaan rakyat Suriah.
Peristiwa itu menggarisbawahi keyakinan Sekjen PBB bahwa tidak ada cara lain untuk menyelesaikan konflik daripada melalui solusi politik.
Ia juga menyatakan akan memanggil pihak yang berkonflik untuk segera memperbarui komitmen mereka dan membuat kemajuan dalam pembicaraan Jenewa.
"Sebuah solusi politik juga tetap penting bagi kemajuan dalam memerangi terorisme," kata Guterres.
Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab utama untuk perdamaian dan keamanan internasional.
"Saya menyerukan Dewan untuk bersatu dan melaksanakan tanggung jawab itu," kata Sekjen PBB.
Menurut dia, sudah terlalu lama hukum internasional diabaikan dalam konflik Suriah.
"Dan itu adalah tugas kita bersama untuk menegakkan standar internasional kemanusiaan. Ini merupakan prasyarat untuk mengakhiri penderitaan tak henti-hentinya rakyat Suriah," kata Antonio Guterres. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa Indonesia mengutuk penggunaan senjata kimia di Suriah dan mendesak PBB untuk segera menyelesaikan konflik di negara itu.
"Indonesia mendesak PBB untuk menyelesaikan konflik Suriah," katanya.
Ia menambahkan, Indonesia juga mendorong dialog dan proses politik yang inklusif untuk menyelesaikan krisis di Suriah.
Armanatha menegaskan, Indonesia secara prinsip tidak pernah mendukung tindakan unilateral dalam bentuk apapun termasuk serangan Amerika Serikat yang tidak mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan PBB.
"Justru kita mendorong solusi damai yang sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen PBB," katanya.
Menurut dia, Indonesia tidak berada dalam kubu manapun yang bersengketa melainkan berada pada kubu yang mendorong PBB untuk segera mengambil keputusan yang mempertimbangkan alasan kemanusiaan dan solusi yang baik.
Sebelumnya pada 7 April 2017, Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk serangan gas kimia di Khan Shaykhun, Suriah, yang menyebabkan kematian serta warga sipil tak berdosa cedera.
Guterres telah lama menyatakan bahwa perlu ada pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut, sejalan dengan norma-norma internasional yang ada dan resolusi Dewan Keamanan.
Ia juga mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang bisa memperdalam penderitaan rakyat Suriah.
Peristiwa itu menggarisbawahi keyakinan Sekjen PBB bahwa tidak ada cara lain untuk menyelesaikan konflik daripada melalui solusi politik.
Ia juga menyatakan akan memanggil pihak yang berkonflik untuk segera memperbarui komitmen mereka dan membuat kemajuan dalam pembicaraan Jenewa.
"Sebuah solusi politik juga tetap penting bagi kemajuan dalam memerangi terorisme," kata Guterres.
Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab utama untuk perdamaian dan keamanan internasional.
"Saya menyerukan Dewan untuk bersatu dan melaksanakan tanggung jawab itu," kata Sekjen PBB.
Menurut dia, sudah terlalu lama hukum internasional diabaikan dalam konflik Suriah.
"Dan itu adalah tugas kita bersama untuk menegakkan standar internasional kemanusiaan. Ini merupakan prasyarat untuk mengakhiri penderitaan tak henti-hentinya rakyat Suriah," kata Antonio Guterres. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017