Jakarta (Antara Bali) - Perubahan dalam digitalisasi dunia penyiaran
yaitu dari sistem analog ke digital memang selaras dengan kemajuan
teknologi tetapi perlu dilakukan dengan tidak terburu-buru agar bisa
mengoptimalkan manfaatnya untuk rakyat Indonesia.
"Digitalisasi merupakan suatu keharusan, namun kami juga mengingatkan pemerintah agar transisinya jangan terburu-buru," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo dalam rilis, Jumat.
Menurut dia, digitalisasi yaitu transisi dari analog ke digital tidak bisa dilakukan terburu-buru karena juga harus memikirkan pula kemampuan pelaku usaha nasional dan kesiapan masyarakat.
Selain itu, politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan, karena perubahan ke arah digitalisasi merupakan usaha yang baik padat modal maupun padat teknologi, juga selayaknya berhati-hati agar jangan sampai dikuasai pihak asing. Ia mengingatkan bahwa pembatasan investasi asing dalam bisnis media akan dimasukkan ke dalam draft RUU Penyiaran.
Hal demikian dinilai merupakan poin yang penting agar pelaku usaha nasional juga tetap mendominasi usaha penyiaran di Tanah Air. "Semua sumber daya alam dikuasai asing dan ini tidak boleh terjadi dalam dunia penyiaran. Ini harus dikuasai oleh anak bangsa sendiri," katanya.
Firman berpendapat bahwa pembatasan investasi asing relatif tidak berimplikasi dibandingkan dengan kebijakan menutup investasi asing yang bisa berujung gugatan.
Sebelumnya, Anggota Badan Legislasi DPR Muhammad Misbakhun mengemukakan, RUU Penyiaran harus berfokus lebih kepada bagaimana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dapat benar-benar menjalankan peran negara dalam rangka menghasilkan acara tontonan yang berkualitas. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Digitalisasi merupakan suatu keharusan, namun kami juga mengingatkan pemerintah agar transisinya jangan terburu-buru," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo dalam rilis, Jumat.
Menurut dia, digitalisasi yaitu transisi dari analog ke digital tidak bisa dilakukan terburu-buru karena juga harus memikirkan pula kemampuan pelaku usaha nasional dan kesiapan masyarakat.
Selain itu, politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan, karena perubahan ke arah digitalisasi merupakan usaha yang baik padat modal maupun padat teknologi, juga selayaknya berhati-hati agar jangan sampai dikuasai pihak asing. Ia mengingatkan bahwa pembatasan investasi asing dalam bisnis media akan dimasukkan ke dalam draft RUU Penyiaran.
Hal demikian dinilai merupakan poin yang penting agar pelaku usaha nasional juga tetap mendominasi usaha penyiaran di Tanah Air. "Semua sumber daya alam dikuasai asing dan ini tidak boleh terjadi dalam dunia penyiaran. Ini harus dikuasai oleh anak bangsa sendiri," katanya.
Firman berpendapat bahwa pembatasan investasi asing relatif tidak berimplikasi dibandingkan dengan kebijakan menutup investasi asing yang bisa berujung gugatan.
Sebelumnya, Anggota Badan Legislasi DPR Muhammad Misbakhun mengemukakan, RUU Penyiaran harus berfokus lebih kepada bagaimana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dapat benar-benar menjalankan peran negara dalam rangka menghasilkan acara tontonan yang berkualitas. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017