Jakarta (Antara Bali) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan menjadi instansi pertama yang melakukan integrasi data
dengan Direktorat Jenderal Pajak melalui Kartu Indonesia 1 (Kartin1),
sebuah platform yang dikembangkan DJP untuk memfasilitasi gagasan kartu
tunggal dengan berbagai informasi dan fungsi, berdasarkan Nomor Induk
Kependudukan (NIK).
Kartin1 diluncurkan dengan tujuan mempermudah masyarakat mengakses layanan publik (e-government) dan membangun data yang terintegrasi. Berbagai data seperti NIK, data perpajakan, jaminan sosial, dan imigrasi dapat digabungkan dalam satu kartu tersebut, bahkan dengan izin otoritas yang berwenang memungkinkan untuk digunakan sebagai alat transaksi keuangan elektronik.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, dalam peluncuran Kartin1 di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti Gedung DJP, Jakarta, Jumat (31/3), menjelaskan bahwa kartu tersebut dapat memberikan banyak kemudahan bagi peserta, demikian dikutip dari keterangan tertulis BPJS Ketenagakerjaan yang diterima Sabtu.
"Dengan Kartin1, nantinya peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu membawa banyak kartu. Kartu ini juga akan dapat digunakan untuk pembelian dan pembayaran kebutuhan sehari-hari", tutur Agus.
Agus mengatakan BPJS Ketenagakerjaan akan mendukung penuh implementasi platform Kartin1, untuk kesuksesan integrasi data melalui e-government. Implementasi Kartin1 ini juga semakin memperkuat kerja sama pemanfaatan dan pertukaran data antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DJP yang sudah dimulai sejak 2014.
"Dengan integrasi data yang baik, BPJS Ketenagakerjaan nantinya akan mendapatkan data yang valid yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan perluasan kepesertaan dan peningkatan pelayanan kepada peserta," ujarnya.
Namun, lebih lanjut ia mengatakan, pemanfaatan Kartin1 untuk peserta secara menyeluruh masih membutuhkan penyesuaian dalam infrastruktur internal BPJS Ketenagakerjaan.
"Saat ini kami sedang mempersiapkan regulasi dan sistem yang dibutuhkan, untuk peluncuran kartu BPJS Ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan Kartin1 seperti prototipe yang ditunjukkan malam ini bagi peserta pada akhir tahun nanti," demikian Agus. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Kartin1 diluncurkan dengan tujuan mempermudah masyarakat mengakses layanan publik (e-government) dan membangun data yang terintegrasi. Berbagai data seperti NIK, data perpajakan, jaminan sosial, dan imigrasi dapat digabungkan dalam satu kartu tersebut, bahkan dengan izin otoritas yang berwenang memungkinkan untuk digunakan sebagai alat transaksi keuangan elektronik.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, dalam peluncuran Kartin1 di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti Gedung DJP, Jakarta, Jumat (31/3), menjelaskan bahwa kartu tersebut dapat memberikan banyak kemudahan bagi peserta, demikian dikutip dari keterangan tertulis BPJS Ketenagakerjaan yang diterima Sabtu.
"Dengan Kartin1, nantinya peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu membawa banyak kartu. Kartu ini juga akan dapat digunakan untuk pembelian dan pembayaran kebutuhan sehari-hari", tutur Agus.
Agus mengatakan BPJS Ketenagakerjaan akan mendukung penuh implementasi platform Kartin1, untuk kesuksesan integrasi data melalui e-government. Implementasi Kartin1 ini juga semakin memperkuat kerja sama pemanfaatan dan pertukaran data antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DJP yang sudah dimulai sejak 2014.
"Dengan integrasi data yang baik, BPJS Ketenagakerjaan nantinya akan mendapatkan data yang valid yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan perluasan kepesertaan dan peningkatan pelayanan kepada peserta," ujarnya.
Namun, lebih lanjut ia mengatakan, pemanfaatan Kartin1 untuk peserta secara menyeluruh masih membutuhkan penyesuaian dalam infrastruktur internal BPJS Ketenagakerjaan.
"Saat ini kami sedang mempersiapkan regulasi dan sistem yang dibutuhkan, untuk peluncuran kartu BPJS Ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan Kartin1 seperti prototipe yang ditunjukkan malam ini bagi peserta pada akhir tahun nanti," demikian Agus. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017