Denpasar –(Antara Bali) -- Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, mengatakan
bahwa“Skema Kerjasama Pemerintah dengan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan
Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) merupakan solusi untuk
mempercepat ketertinggalan infrastruktur di Indonesia,”di acara seminar
Underwriting Network 2017 yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia
(BEI) bersama-sama Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta didukung oleh Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) di Bali (10/03).
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Dalam
pengamatan Menteri Bambang, pembiayaan proyek KPBU dan PINA yang
memiliki rentang waktu jangka panjang membutuhkan sumber-sumber
pembiayaan dari instrumen-instrumen investasi jangka panjang seperti
penawaran umum perdana saham (IPO), obligasi jangka panjang dan Reksa
Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Belum tersedianya instrument investasi
jangka panjang dalam jumlah yang cukup, kata Bambang, membuat investor
yang mengelola dana jangka panjang memilih menempatkan ke instrumen
investasi jangka pendek, meskipun penempatan tersebut mengandung risiko
tidak tercapainya target return karena terjadinya miss-match.
Dengan
target pembangunan infrastruktur yang progresif dan keseriusan
pemerintah dalam percepatan pembangunan infrasruktur melalui skema KPBU
dan PINA, maka peran underwriter akan menjadi signifikan dalam
mempertemukan investee dan investor jangka panjang,” ujar Bambang.
Acara
Seminar Underwriting Network 2017 dibuka dengan sambutan Direktur BEI,
Tito Sulistio dan dihadiri oleh underwriter, dan investor institusi
termasuk manajemen investasi, asuransi, modal ventura, dan dana pensiun.
Selain Menteri PPN/Kepala Bappenas, hadir sebagai pembicara adalah
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN,
Aloysius Kiik Ro. Sebagai bagian dari rangkaian acara, diadakan pula
Networking Night pada malam harinya dengan menghadirkan empat host
yaitu Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian
BUMN, Aloysius Kiik Ro, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, Kepala Bagian Lotas Divisi Hubungan
Internasional Kombes Polisi, Akhmad Jamal Yulianto, dan Ketua Umum Kadin
Rosan Roeslani. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017