KPK Minta Pejabat Daerah Waspadai Modus Suap

Denpasar (Antara Bali) - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta para pejabat daerah untuk mewaspadai makin beragamnya modus suap yang diterapkan pihak tertentu yang ingin meraup keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara.

"Awal-awalnya mungkin hanya makan, tetapi selanjutnya dapat berpotensi pada pembicaraan yang membuka peluang praktik korupsi," kata Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Pelayanan Masyarakat KPK RI Anto Ikayadi, di Denpasar, Jumat.

Menurut dia, ajakan makan meskipun terkesan remeh, hal itu merupakan pintu masuk dalam melancarkan aksi suap. Berdasarkan pengalamannya, dalam mengungkap praktik korupsi, ada beragam modus yang dilancarkan dalam upaya penyuapan.

"Seperti tawaran kotak tisu yang ternyata di dalamnya berisi uang dan modus-modus lainnya," ujarnya kepada pejabat eselon II Pemprov Bali yang mengikuti training of trainers (ToT) Tunas Integritas itu.

Selain itu, Anto juga menyinggung upaya Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah. Dia berharap gerakan ini ditindaklanjuti dengan langkah nyata di seluruh wilayah Tanah Air.

Dia mengingatkan agar tindakan pungli jangan dianggap enteng. Pada saat operasi tangkap tangan (OTT), bisa saja barang bukti berupa uang yang ditemukan dalam satu objek pungli jumlahnya tak terlalu banyak.

"Karena umumnya yang ditemukan pasti uang recehan. Tetapi bayangkan jumlahnya kalau itu dilakukan di banyak lokasi dan setiap hari," ucapnya.

Mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dari aksi tak bertanggungjawab ini, Anto meminta semua pihak memahami dan mendukung gerakan Saber Pungli secara utuh dan sungguh-sungguh.

Dalam kesempatan itu, Anto juga mengingatkan agar jajaran pejabat saling mengingatkan dalam upaya membentengi dari tindakan korupsi. Dia pun berbagi sebuah prinsip perubahan pola pikir yang bisa diterapkan kalangan pejabat.

"Mari kita membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa," kata Anto.

Sementara itu, Sekda Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun dalam pengarahannya kembali menegaskan komitmen Pemprov Bali dalam mendukung gerakan Saber Pungli.

Komitmen tersebut antara lain diaktualisasikan dalam pembentukan Unit Satuan Tugas Saber Pungli yang telah dikukuhkan Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Sebagaimana penegasan Gubernur Pastika, Satgas ini diminta segera menyusun rencana operasi dan merumuskan langkah-langkah secara detail untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan tugasnya memerangi pungli.

Pelaksanaan TOT Tunas Integritas ini juga merupakan sebuah langkah strategis dalam memerangi praktek pungli dan korupsi.

Cok Pemayun menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah memberikan materi terkait dengan upaya pencegahan korupsi.
Dia minta jajarannya dapat mengaktualisasikan materi yang diperoleh selama mengikuti TOT.

TOT Tunas Integritas yang berlangsung dari 22 Desember itu ditutup Sekda Cokorda Ngurah Pemayun dengan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada salah satu peserta. (WDY)