"Kami optimistis program ini dapat mencapai tujuannya jika ada partisipasi dan dukungan semua komponen masyarakat seperti LSM, lembaga keumatan, lembaga profesi, dunia usaha, media hingga masyarakat luas untuk berbagi pengalaman dan gagasan inovatif dalam pemberdayaan perempuan dan anak," kata Wagub Bali Ketut Sudikerta dalam sambutannya yang dibacakan Kepala BP3A Bali Ni Luh Putu Praharsini, di Denpasar, Jumat.
Dia mengemukakan, program "Three Ends" mencakup gerakan yang meliputi mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia serta mengakhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan.
"Kekerasan terhadap ibu dan anak adalah bentuk pelanggaran hak asasi, mari kita dukung program Three Ends, kita lindungi perempuan dan anak karena negara belum dapat dikatakan maju bila perempuan dan anak belum berada di ranah aman," ujarnya pada acara Workshop Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) itu.
Terkait pelaksanaan workshop Puspa, Wagub Bali berharap agar nantinya kegiatan tersebuy dapat menghasilkan program yang strategis dan rencana aksi agar bisa menyejahterakan, memajukan, menciptakan rasa bahagia dan terlindungi dari bentuk kekerasan fisik dan psikis bagi perempuan dan anak sehingga tujuan dari Program Three Ends dapat terwujud.
Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Maydian Werdiastuti yang mengatakan upaya penghentian kekerasan pada perempuan dan anak memerlukan sinergitas semua lapisan masyrakat dan tidak bertumpu hanya pada pemerintah semata.
"Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menghentikan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti dengan melakukan kampanye anti kekerasan, tuntutan kesetaran gender yang terus dikumandangkan serta terobosan baru Three Ends diharapkan dapat menghentikan tindakan kekerasan pada perempuan dan anak, serta kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya," ujarnya.
Di samping itu upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan sangat penting dilaksankan yang dapat ditempuh dengan memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tidak kekerasan, peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.
Demikian juga penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kekerasan serta peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mencakup pengaduan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum.
Workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA, Perkumpulan Pendidikan Nasional Denpasar dan BP3A Provinsi Bali ini diikuti oleh sekitar 70 orang peserta dari perwakilan badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten/kota se-Bali ini berlangsung selama dua hari, dari 18-19 November 2016. (WDY)
Pewarta: Pewarta: Ni Luh Rhismawati: I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
