Kader Demokrat Prihatin Kasus Sudiartana

Denpasar (Antara Bali) - Kader Partai Demokrat Bali, Komang Nova Siwi Putra mengaku prihatin terkait kasus anggota DPR-RI Putu Sudiartana yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar diproses secara hukum.

"Saya pun kaget membaca di media massa bahwa Putu Sudiartana ditangkap oleh KPK," katanya di Denpasar, Kamis.

Ia mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa dia (Sudiartana). Pihaknya berharap untuk tabah menghadapi permasalahan tersebut.

"Kasus dihadapi Sudiartana adalah sebuah pelajaran bagi semua pihak. Karena itu berharap diproses secara hukum," ucap Nova Siwi Putra yang juga anggota Komisi I DPRD Bali.

Sementara pengamat politik dan hukum dari Universitas Udayana Denpasar Dr. Jimmy Z. Usfunan SH, MH mengatakan dengan banyaknya politikus yang tertangkap tangan oleh KPK agar selanjutnya diproses secara hukum dengan tuntas.

"Sebagai pejabat publik atau anggota DPR seharusnya menegakkan aturan dan tidak menggunakan jabatan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum," katanya.

Ia mengatakan semua pejabat publik maupun anggota Dewan sudah disumpah, karena itu semestinya mereka harus taat terhadap hukum.

Ditanya mengapa akhir-akhir ini banyak politikus yang terjerat hukum atau melakukan tindakan korupsi, kata Jimmy, hal tersebut disebabkan semakin tingginya biaya menjadi calon legislatif untuk mendapatkan suara perlu biaya besar.

"Indikasi ini juga akhirnya berpengaruh pada saat mereka terpilih menjadi anggota Dewan. Sebab tidak sedikit para anggota Dewan meminjam duit di bank saat mereka kampanye pemilu legislatif. Untuk pengembalian itu, maka ada kecenderungan oknum anggota Dewan melakukan penyalahgunaan wewenang mereka," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, kalau sudah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan harus diproses secara hukum.

"Selain itu ke depannya pemerintah dan instansi terkait harus merancang atau meninjau kembali proses demokrasi tersebut, terutama dalam pelaksanaan pemilu, sehingga para calon legislatif tidak banyak mengeluarkan biaya tinggi," katanya. (WDY)