London (Antara Bali) - Indonesia tekankan pentingnya kerja sama
internasional yang inklusif dan berkelanjutan dalam kegiatan
keantariksaan khususnya bagi negara berkembang.
Hal itu diungkapkan Kepala LAPAN, Thomas Djamaludin selaku Ketua
Delegasi RI pada Debat Umum Sidang ke-59 Komite PBB bagi Penggunaan
Antariksa untuk Tujuan Damai / The United Nations Committee on the
Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) yang dilaksanakan di Wina,
demikian Counsellor KBRI Wina, Dody Kusumonegoro kepada Antara London,
Kamis.
Thomas Djamaludin lebih lanjut menekankan kerja sama internasional
yang mengedepankan keterlibatan seluruh negara dan berkelanjutan akan
mendukung peningkatan kapasitas di bidang teknologi keantariksaan bagi
negara-negara berkembang.
Hal tersebut tidak hanya mendukung perkembangan kegiatan
keantariksaan, namun juga berkontribusi bagi pencapaian tujuan agenda
pembangunan global. Pada kesempatan tersebut, Thomas Djamaludin juga
menyampaikan rencana LAPAN meluncurkan Low Earth Orbit microsatellite
ketiga pada 20 Juni 2016 di Satish Dawan Space Center SHAR India.
Misi satelit tersebut terkait medium resolution 4 band imager,
Automatic Identification System (AIS), dan Earth Magnetic Measurement.
Atas rencana tersebut, Indonesia mengundang negara-negara untuk bekerja
sama dalam pemanfaatan data satelit. Pertemuan ke 59 UNCOPUOS
berlangsung hingga tanggal 17 Juni dipimpin Mr. David Kendall dari
Kanada dihadiri lebih dari 200 delegasi negara anggota dan peninjau
pada UNCOPUOS.
Pertemuan membahas beberapa agenda, antara lain pemanfaatan
teknologi ruang angkasa bagi pembangunan berkelanjutan, space debris,
penggunaan sumber tenaga nuklir di antariksa, dan kegiatan
keantarikasaan secara berkelanjutan. Pada sesi kali ini, isu yang
mengundang perhatian pertemuan yaitu penyusunan pedoman kegiatan
keantarikasaan secara berkelanjutan (draft guidelines on long terms
sustainability of outer space activites - LTS) dan mandat Pokja LTS yang
berakhir pada sesi ke 59 COPUOS.
Dari 29 draft pedoman yang dibahas sejak tahun 2015 oleh Pokja
LTS, baru diperoleh kesepakatan prinsip terhadap 15 draft pedoman.
Italia, Belgia, Perancis, Inggris, Kanada, Swedia, Slowakia, Brasil, dan
Kosta Rika menginginkan agar 15 draft pedoman pertama dapat diadopsi
pada sesi ke 59 UNCOPUOS.
Sementara Rusia, Aljazair, RRT dan Afrika Selatan menentang
usulan tersebut dan menginginkan penyelesaian menyeluruh atas draft
pedoman. Dalam pandangannya, Indonesia menekankan pentingnya kesepakatan
secara komprehensif, dan perpanjangan mandat Pokja LTS agar dapat
menyelesaikan pembahasan semua draft pedomansecara keseluruhan.
UNCOPUOS dibentuk pada tahun 1959 sebagai forum multilateral
dalam mendorong penelitian, pertukaran informasi serta perkembangan
iptek dan hukum internasional di bidang keantariksaan. UNCOPUOS pada
saat ini beranggotakan 83 negara anggota PBB, termasuk Indonesia.
Pada forum tersebut, Indonesia menjadi anggota sejak tahun 1973
aktif antara lain dengan menyuarakan perlunya dorongan pengembangan
kapasitas melalui bantuan teknis bagi negara-negara berkembang guna
menjembatani jurang teknologi keantariksaan antara negara maju dan
negara berkembang.(WDY)
Indonesia Tekankan Pentingnya Kerja Sama Inklusif Keantariksaan
Kamis, 9 Juni 2016 7:48 WIB