Komisi IX DPR Soroti DB di Bali

Denpasar (Antara Bali) - Komisi IX DPR RI dalam kunjungan kerjanya di Bali, menyoroti tingginya kasus demam berdarah (DB) di daerah itu yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi sektor pariwisata jika dibiarkan terjadi berlarut-larut.

"Jika kasus ini terjadi secara berlarut-larut maka akan berimbas pada pariwisata Indonesia dan pariwisata Bali pada khususnya, mengingat Bali adalah jendela pariwisata Indonesia," kata Anggota Komisi IX DPR RI Robert Rouw di Denpasar, Senin.

Menurut dia, akibat jumlah kasus DB yang begitu besar, sampai-sampai pasien penyakit itu dirawat di lorong-lorong rumah sakit. "Catatan kasus DB di Bali harus diberikan perhatian serius oleh pemerintah," ujar Robert.

Dari bulan Januari-April 2016 terdapat 30 orang yang meninggal dari 6.812 kasus DBD yang terjadi di Bali

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang sekaligus sebagai pimpinan rombongan Pius Lustrilanang menyampaikan kunjungan yang dilakukkan dalam masa reses Dewan ini bertujuan untuk menyerap langsung aspirasi serta menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang dihadapi di provinsi maupun kabupaten/kota.

Pius berharap hasil kunjungan kali ini akan menjadi bekal bagi Komisi IX DPR RI untuk pembahasan tingkat lanjut di pusat.

Permasalahan pengintegrasian program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Jaminan Kesehatan Bali Mandara juga menjadi bahasan dalam berbagai pertemuan di daerah itu.

Pengintegrasian JKBM dan JKN yang seharusnya dilakukan mulai awal 2017, akan ditunda hingga tahun 2019 untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat Bali yang sebagian besar masih tetap menginginkan agar program kesehatan JKBM terus berlanjut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr I Ketut Suarjaya menyampaikan untuk saat ini dari 56 rumah sakit yang ada di Bali yang terdiri dari 15 RS Negeri dan 41 RS swasta masih memilki permasalahan persebaran rumah sakit yang tidak merata, serta rasio tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan yang masih kurang.

Untuk itu, pihaknya memerlukan dukungan pemerintah pusat melalui Komisi IX DPR untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah itu. (WDY)