Desa Adat Kuta Minta Dewan Bentuk Pansus

Kuta (Antara Bali) - Desa Adat Kuta, Kabupaten Badung, Bali, meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, untuk membentuk panitia kusus (Pansus) terkait permasalahan sengketa lahan di Pesisir Pantai Jerman yang dimanfaatkan Hotel Holiday Inn Resort Baruna.

"Ya, Kami sudah meminta dewan untuk membentuk pansus karena banyak kejanggalan dalam pemanfaatan lahan pantai itu," kata Kertha Desa Adat Kuta, Jro Mangku Made Suwedja, saat dihubungi di Mangupura, Bali, Selasa.

Ia mengatakan, kejanggalan yang terjadi terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan, yang sebelumnya seluas delapan area yang meluas menjadi 20 are, akibat penataan (revetment) pantai di daerah itu.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta dewan agar membentuk pansus untuk menyelidiki dan mengusut tuntas kasus itu terkait adanya dugaan penyelewangan hak guna itu.

"Padahal penataan pantai itu dilakukan pemerintah melalui dana pinjaman dari Jepang yang dibayar secara mencicil dengan uang rakyat. Namun, kenapa sekarang lahan itu beralih kepemilikan ke investor," katanya.

Hal senada diungkapkan tokoh masyarakat Kuta, Nyoman Grahawicaksana mengatakan, pihaknya mendorong Dewan untuk mengungkap kejanggalan terkait klaim lahan terebut.

"Saya menyayangkan hal ini karena penataan kawasan itu menggunakan dana pinjaman dari Jepang," ujar pria yang juga Mantan Ketua LPM Kelurahan Kuta itu.

Ketua Komisi II DPRD Badung, Nyoman Dirga Yusa, mengatakan segera membuat pansus terkait sengketa lahan di Pantai Jerman, Kuta.

"Ini perlu ditindaklanjuti, karena warga memang ada kejanggalan dan perlu didalami. Kami akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan persoalan ini," ujarnya.

Pembentukan pansus ini akan dilakukan dalam waktu dekat ini, paling tidak akhir tahun ini atau setelah sidah paripurna terakhir berakhir.

"Kami sudah meminta sekretaris Komisi II untuk mencari data apa saja yang harus dipenuhi dan nantinya didiskusikan agar bisa masuk dalam pembahasan Prolegda," katanya.

Sebelumnya, tokoh masyarakat Desa Adat Kuta bersama warga setempat mendatangi Gedung DPRD Badung, (28/12) lalu. pertemuan itu difasilitasi anggota Komisi II DPRD Badung serta sejumlah Ketua Fraksi DPRD Badung utuk membahas permasalahn itu. (WDY)