"Apa yang dilakukan eksekutif telah kebablasan dan tidak menghargai harkat dan martabat orang miskin di Kecamatan Nusa Penida," kata I Wayan Mastra, anggota Fraksi Dwi Tunggal DPRD Klungkung, Kamis.
Ia mengatakan, orang miskin tidak semata hanya membutuhkan pakaian, apalagi baju bekas yang dikumpulkan oleh masing-masing satuan perangkat kerja daerah (SKPD).
Mastra menyarankan, penanganan kepala keluarga (KK) miskin tersebut hendaknya bisa dilakukan lebih arif. "Akan lebih baik jika dilakukan dengan pemotongan gaji PNS yang ada di Klungkung," katanya.
Teknisnya, gaji PNS yang dipotong tersebut tidak dipotong rata namun disesuaikan dengan jabatan. "Gaji yang lebih gede potongannya juga lebih besar, "katanya.
Pemberian bantuan baju bekas, menurut Mastra, membuat perasaan tidak nyaman dan secara psikologis malah cendrung merendahkan martabat mereka.
Selain itu, program bapak angkat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung, kata Mastra, selama ini juga kurang berhasil dan tidak perlu diteruskan.
"Potong gaji PNS yang paling memungkinkan," ujarnya.
Hanya saja gagasan itu, menurut Mastra, tentu akan membuat gaji orang lain terpotong. "Untuk itu jelasnya pemotongan juga harus dilakukan dengan izin yang bersangkutan, yakni para PNS," katanya.
Kritik yang sama juga dikemukakan I Wayan Baru anggota DPRD asal daerah pemilihan di Kecamatan Nusa Penida.
Ia menilai, pemberian baju bekas kurang bagus dan bijaksana. Malah ada kesan merendahkan martabat warga di sana.
Penyerahan bantuan baju bekas dan sembako dilakukan Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Agung di Kecamatan Nusa Penida pekan lalu.
Bantuan menyasar tiga desa, yakni Batukandik, Batumadeg dan Sekartaji. Langkah ini, menurut Wabup Klungkung, sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan di pulau tersebut.(*)
: Masuki
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
