Pastika Minta Evaluasi Beasiswa SMK Langka Peminat

Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta jajaran Disdikpora provinsi setempat untuk mengevaluasi pemberian beasiswa miskin kepada siswa-siswi yang bersekolah di SMK yang tergolong langka peminat.

"Kenapa itu langka peminat, coba dievaluasi secara realistis. Kenapa tidak dibiayai sekolah yang banyak peminat tetapi siswanya miskin," kata Pastika saat memimpin Rapat Evaluasi Program Pembangunan Pemprov Bali Triwulan II Tahun 2015, di Denpasar, Rabu.

Mantan Kapolda Bali itu berpandangan jika memang SMK tersebut sudah langka peminat, sebaiknya tidak dipaksa-paksa para siswa untuk bersekolah di sana. Menurut dia, akan menjadi mubazir kalau membiayai orang bersekolah, namun akhirnya menjadi pengangguran.

"Saya heran kok membiayai orang yang tidak berminat. Ya sudah kalau tidak berminat," selorohnya.

Dalam paparan Disdikpora Provinsi Bali disebutkan bahwa beasiswa miskin untuk SMK langka peminat diberikan kepada 156 siswa, masing-masing mendapatkan beasiswa Rp5 juta sehingga total alokasi anggaran yang disiapkan Rp780 juta.

Beberapa program dan jurusan di SMK yang langka peminat diantaranya adalah Seni Pedalangan, Kriya dan Logam di SMKN 1, SMKN 2, dan SMKN 3 Sukawati, Gianyar.

Di sisi lain, Pastika juga menyoroti program pelatihan kerja yang dirancang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bali yang juga kurang diminati oleh generasi muda.

"Orang sudah tidak berminat menjadi tukang jahit, kenapa dipaksa menjadi tukang jahit, ini ngabisin duit saja. Seharusnya diikuti orang maunya jadi apa, ya sudah dilatih itu. Ikutin saja maunya apa," ucapnya.

Pastika mengingatkan jangan sampai dinas terkait sekadar programnya berjalan tetapi kurang diminati oleh masyarakat. Dia mengusulkan bisa dibuat pelatihan untuk bekerja di kapal pesiar yang akan banyak diminati.

"Kalau memang tidak ada peminat, ngapain nyari ke kampung-kampung. Coret yang sudah tidak ada peminatnya," katanya.

Menurut Pastika, masih banyak hal penting lainnya yang bisa dibiayai pemerintah daerah dan jangan asal anggaran habis serta programnya berjalan. (APP)