Jimbaran, Bali (Antara Bali) - Universitas Udayana (Unud), Bali, menyasar 97 desa di delapan kabupaten di Pulau Dewata dalam kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) dengan melibatkan 2.420 mahasiswa.
"Kami berharap mahasiswa ini bisa beradaptasi dengan lingkungan dan menerapkan ilmunya ke masyarakat dengan melihat kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat," kata Rektor Unud, Prof dr I Ketut Suastika ditemui dalam pelepasan mahasiswa KKN di Auditorium Widya Sabha Kampus Unud Bukit Jimbaran, Kabupaten Badung, Kamis.
Ia mengharapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dalam proses perkuliahan dapat diimplementasikan saat KKN meski pelaksanaan kerja bakti nyata itu dilakukan dalam waktu singkat.
KKN Unud digelar mulai 1-31 Agustus 2015 di delapan kabupaten di Pulau Dewata kecuali Denpasar mengingat Ibu Kota Provinsi Bali itu merupakan daerah perkotaan.
"Konsep dasar KKN ini pendidikan lapangan bagaimana mereka beradaptasi di lapangan dan menerapkan ilmu pengetahuan di masyarakat. Itu adalah pendekatan yang merupakan bagian penting yang terintegrasi dalam pengembangan kurikulum pendidikan," imbuhnya.
KKN Unud tersebut, lanjut dia, dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara tematik atau menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga memberikan dampak positif bagi pembangunan di desa.
Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rina Agustin Indriani ditemui di tempat yang sama mengatakan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam KKN itu diharapkan berkontribusi di dalam pembangunan infrastruktur masyarakat salah satunya menyangkut permukiman atau pelayanan dasar masyarakat.
Pelayanan dasar tersebut di antaranya meliputi pengolahan air minum, pengolahan limbah dan sampah rumah tangga, drainase, permukiman kumuh yang telah dilaksanakan sejak lima tahun dan akan dioptimalkan tahun-tahun mendatang.
Apalagi, kata dia, akses layanan air minum masyarakat di Indonesia baru mencapai sekitar 68 persen sedangkan sanitasi baru mencapai sekitar 56 persen.
"Pembangunan ini tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum saja tetapi juga melibatkan mahasiswa apalagi lima tahun ke depan kami menuju 100 persen akses layanan," katanya. (WDY)
